REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Dompet Dhuafa meraih penghargaan untuk kategori Filantropi Peduli Ekonomi Umat. Penghargaan ini diberikan dalam acara Anugerah Syariah Republika (ASR) 2019 yang diselenggarakan di Hotel Marriott Jakarta, Selasa (19/11) malam.
Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Majidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pemicu positif bagi Dompet Dhuafa untuk terus berkarya dalam meningkatkan ekonomi keumatan. "Tentu ini sebagai pemicu positif bagi kami. Dapat penghargaan atau tidak dapat penghargaan, kami harus kerja keras untuk penguatan ekonomi umat," ujar Nasyith saat diwawancara di sela-sela acara ASR 2019 di Hotel Marriott Jakarta, Selasa (19/11) malam.
Namun, menurut dia, untuk menguatkan ekonomi umat tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak mungkin hanya dikerjakan oleh Dompet Dhuafa saja. Karena itu, dia mengajak kepada seluruh stake holder untuk bergandengan tangan dalam memajukan ekonomi umat.
"Kita harus saling bergandeng tangan seluruh stake holder yang memiliki konsen kemanusiaan, yang ingin menegentaskan kemiskinan di Indonesia baik itu NGO, ormas atau pemerintah," ucapnya.
Nasyith menyampaikan ucapan terimakasih kepada Republika yang telah memberikan penghargaan tersebut. Namun, kata dia, sebagai catatan bahwa pekerjaan sosial itu adalah tugas yang harus terus dijalankan dan berestafet dari satu orang ke orang lain dan dari pemimpin satu ke pemeimpin lainnya.
"ASR ini harus menjadi pemicu untuk sebuah kebaikan. Itu aja yang paling penting. Artinya, kategori apapun yang diberikan dalam ASR harus memperbesar energi untuk berbuat kebaikan antar sesama," katanya.
Dia menambahkan, untuk meningkatkan ekonomi umat ada beberapa hal yang harus dilakukan lembaga filantropi di Indonesia. Pertama, yaitu harus melakukan pemetaan terlebih dahulu, karena sebagian besar maayarakat Indonesia masih di bawah kondisi dhuafa.
"Oleh karena itu maping itu penting supaya kalau kita membuat program apapun program ekonomi yang kita lakukan tepat sasaran. Kalau kita tidak memiliki peta kemiskinan Indonesia secara valid programnya nanti tidak efektif," kata Nasyith.
Kedua, lanjut dia, lembaga filantropi juga harus mengetahui local wisdom dari setiap peta kemiskinan yang digarap. "Jadi tidak bisa program yang misalnya di provinsi A kita copy di provinsi B. Itu tidak ada jaminan, sehingga harus tetap melihat kondisi lokalnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika