REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melantik Wahyu Kuncoro sebagai wakil direktur utama (wadirut) PT Pegadaian (Persero). Wahyu Kuncoro sebelumnya adalah Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN.
Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menyambut menyambut positif penetapan Wahyu sebagai wadirut Pegadaian.
"Dengan adanya wadirut, mendorong Pegadaian semakin maju dan berkembang serta terus menjadi market leader di bisnis gadai dan fidusia," ujar Kuswiyoto dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Selasa (19/11).
Kuswiyoto berharap dengan bertambahnya komposisi direksi tersebut dapat menjalankan fungsi sosial selain misi bisnis yang lebih ekepansif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya Pegadaian. Hal itu dalam menjalankan cetak biru transformasi rencana jangka panjang perusahaan serta cetak biru 2019-2023 yang sudah dirancang BOD dan BOC Pegadaian.
Menurut Kuswiyoto, Wahyu Kuncoro yang merupakan jebolan dari Universitas Gajah Mada akan membantunya merealisasikan sinergi dan kolaborasi Pegadaian. Pria kelahiran Surakarta pada tanggal 31 Oktober 1969 itu sempat berkarir menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk pada 2017-Mei 2019, kemudian diangkat menjadi Deputi Bidang Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN pada 2017 hingga November 2019.
Wahyu meminta diberikan waktu untuk menjelaskan apa yang akan dia lakukan di Pegadaian ke depan. Wahyu mengaku mendapat pesan khusus dari wakil menteri (wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo meningkatkan peran Pegadaian dalam mendorong sektor mikro dan ultra mikro.
"Caranya dengan memanfaatkan sinergi dengan BUMN yang punya bisnis hampir sama dan punya jaringan yang lebih banyak dari Pegadaian," ujar Wahyu.
Wahyu merupakan satu dari enam deputi yang dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke sejumlah BUMN sebagai direksi. Selain Wahyu, ada juga Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro; Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah; Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra; Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry; dan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Gatot Trihargo, yang telah menerima surat keputusan (SK) pemberhentian pada Senin (18/11). Sementara, SK untuk Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro masih dalam penyelesaian proses administrasi.
Berbeda dengan Wahyu, kelima deputi dan mantan sesmen BUMN masih belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi Republika.co.id mengenai posisi barunya di sejumlah BUMN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
