Senin 18 Nov 2019 20:57 WIB

Pemerintah: Penyehatan Jiwasraya tak Pakai APBN

Kementerian Keuangan tetap percaya diri bahwa masalah Jiwasraya dapat diselesaikan.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda
Menteri Keuangan Sri Mulyani  saat memaparkan kinerja APBN 2019 hingga akhir Oktober 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (18/11).
Foto: Biro Humas Kemenkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memaparkan kinerja APBN 2019 hingga akhir Oktober 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (18/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk menutup defisit likuiditas yang sedang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Meski pendanaan tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belajar Negara (APBN), namun Kementerian Keuangan tetap percaya diri bahwa masalah Jiwasraya dapat diselesaikan.

"Kalau ada kebutuhan modal tambahan, sejauh ini Kemenkeu konfiden mengusahakan tidak perlu ada dari APBN," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata usai konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (18/11).

Isa menjelaskan, upaya penyehatan likuiditas Jiwasraya sendiri berada di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham. Berangkat dari hal itu, ia pun belum mengetahui kebutuhan likuiditas yang diperlukan oleh perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia ini. "Nanti kita lihat. Saya belum lihat itu detilnya," kata Isa.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan Jiwasraya.

Satu di antaranya dengan mencari investor strategis untuk PT Jiwasraya Putra yang digadang akan menjadi salah skenario dari penyehatan perseroan. "Masih due diligence dengan 8 investor. Semuanya investor asing," ujar Kartika. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement