REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sinyalkan masih ada beberapa figur selain Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menduduki posisi penting di sejumlah perusahaan pelat merah. Bahkan, Erick menyebutkan akan memanggil sejumlah 'tokoh baru' tersebut pada Senin pekan depan. Sebelumnya, Ahok dipanggil Erick ke kantornya pada Rabu (13/11) kemarin.
"Nanti senin ada lagi dikasih tahu. Ada figur lagi yang bagus lagi," ujar Erick di Istana Negara, Kamis (14/11).
Meski begitu, Erick tidak memberi penjelasan rinci mengenai perusahaan apa saja yang akan dirombak jajaran komisaris atau direksinya. Ia hanya menegaskan, Kementerian BUMN selaku pemilik saham membutuhkan figur-figur andal untuk melakukan terobosan di BUMN. Untuk perombakan jajaran pimpinan BUMN ini, Erick memberi sinyal akan melakukannya pada Desember 2019 nanti.
Terkait status Ahok sebagai mantan narapidana, Erick memandang bahwa BUMN memegang prinsip good corporate governance. Artinya, menurut Erick, yang dicari adalah figur yang bagus. Meski begitu ia menekankan bahwa ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi, antara lain terlepas dari partai politik untuk masuk sebagai pimpinan BUMN.
"Apakah komisaris dan direksi harus bebas. Kalau memang orang partai harus mengundurkan diri, staf khusus BUMN juga sudah melakukan itu," kata Erick.
Erick Thohir sebelumnya telah memastikan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan masuk dalam salah satu perusahaan pelat merah. Meskipun ia tak menyebut secara jelas posisi dan perusahaan apa yang akan dijabat oleh Ahok nanti, Erick memastikan posisi Ahok akan ditetapkan pada awal Desember.
"(BUMN) Belum tahu nanti kita lihat. (Ditetapkan) Segera mungkin awal Desember," ujar Erick.
Proses seleksi nama Ahok dilakukan melalui pembahasan oleh Tim Penilai Akhir. Erick mengatakan, BUMN membutuhkan figur pendobrak untuk membantu mengembangkan perusahaan. Menurutnya, Ahok merupakan sosok yang memiliki rekam jejak yang jelas dan mampu membangun perusahaan BUMN.
"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang," ucapnya.
Pakar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Hamied Wijaya mengapresiasi sikap Erick Thohir yang menyerahkan keputusan pergantian atau pengangkatan direksi dan komisaris BUMN kepada tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hamied menilai, kebijakan tersebut dapat menghilangkan kecurigaan yang kerap dialamatkan kepada menteri BUMN terkait pengangkatan direksi dan komisaris BUMN. "Ini bagus sehingga tuduhan untuk menjadi direksi harus dekat dengan menteri bisa dihindari karena diserahkan kepada tim yang lebih luas," ujar Hamied kepada Republika di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/11).
Hamied berharap, pengangkatan direksi dan komisaris BUMN di tangan TPA tak berarti membuat proses semakin lama. Pasalnya, kata Hamied, banyak BUMN strategis yang kini tidak memiliki pimpinan seperti Bank Mandiri, Mind ID, serta PLN yang masih bersatus pelaksana tugas (plt). Menurut Hamied, ketiadaan pimpinan sangat berimplikasi pada akselerasi BUMN. Hamied menilai posisi Plt Dirut sangat riskan lantaran tidak memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan arah investasi dan kerja sama dengan para investor.
"Lewat TPA diharapkan prosesnya juga cepat , saya kira presiden bukan tipe orang yang ingin lambat-lambat, namun ingin sesegera mungkin," ucap Hamied.
Posisi dirut Bank Mandiri kini kosong setelah ditinggal Kartika Wirjoatmodjo yang ditunjuk jadi wakil menteri BUMN. Kemudian kursi Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin yang juga ditunjuk menjadi wakil menteri BUMN. Kursi dirut Bank BTN yang ditinggal Maryono dan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang dinonaktifkan terkait kasus proyek PLTU Riau-1.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
