REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan peningkatan layanan jalan tol jangan hanya semata untuk mengejar tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi harus berkontribusi mengangkat perekonomian setempat. Menteri Basuki menyatakan kehadiran area istirahat (rest area) terutama di jalan tol yang baru, selain berfungsi untuk tempat singgah pengendara, juga didorong untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.
Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan antara lain melalui penyediaan kios-kios bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk dan kuliner lokal. "Rest area harus memenuhi fungsi pokoknya sebagai tempat istirahat dengan dilengkapi fasilitas seperti toilet, mushala dan tempat makan. Selain itu terdapat stasiun pengisian bahan bakar umum. Tingkat pelayanannya akan terus kami evaluasi bersama dengan melibatkan BUJT dan asosiasi pengelola rest area," ujar Basuki dalam keterangannya, Senin (4/11).
Ia mencontohkan seperti di jalan tol Trans-Jawa yang selain menghubungkan kawasan industri, ruas tol tersebut di Jawa Timur juga mendukung konektivitas menuju destinasi wisata. Ini seperti ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi IV dari Probolinggo Timur sampai Gending yang akan membantu akses ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru.
Di sepanjang ruas tol Trans Jawa Timur itu sendiri, lanjutnya, terdapat 27 rest area yang terdiri dari 11 Tipe A, 8 Tipe B, dan 8 Tipe C. Tipe A memiliki fasilitas terlengkap seperti mushala, SPBU, restoran, ruang terbuka hijau, parkiran, ruang kesehatan, ATM center, dan minimarket.
Sementara secara keseluruhan di Trans Jawa terdapat 78 unit rest area yang terdiri dari 56 unit sudah beroperasi dan 22 unit tahap konstruksi. Sedangkan di Trans-Sumatera berjumlah 18 unit rest area.
Kementerian PUPR terus mendorong BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan masyarakat dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan penilaian jalan tol dan rest area berkelanjutan di seluruh Indonesia dengan memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 10 Tahun 2014 dan Permen PUPR No 12 Tahun 2018 yakni terpenuhinya core function di ruas jalan tol seperti aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol. Kemudian terpenuhinya support function di rest area jalan tol berupa penerapan regulasi tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol (rest area), dan terpenuhinya fungsi kebutuhan pendukung dan pelengkap di rest area.
Ikuti Whatsapp Channel Republika