REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) di kabinet baru dapat tetap bertanggung jawab menjaga momentum akselerasi eksekusi bujet pada 2019. Sebab, dua bulan ke depan merupakan masa-masa kritis yang menjadi indikator realisasi tingkat penyerapan belanja K/L.
Sri mengatakan, isu ini sudah menjadi pembahasan awal pada sidang kabinet pertama. Dalam rapat tersebut, ia bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan briefing mengenai tanggung jawab mereka dalam tetap mempertahankan tingkat belanja K/L masing-masing.
"Terutama kepada menteri baru," tuturnya dalam diskusi di CEO Networking di Jakarta, Selasa (31/10).
Sri menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara sudah memberi tahu kondisi keuangan terbaru dari setiap K/L. Tidak hanya kepada 'wajah' baru, ia meminta agar semua menteri dan pimpinan lembaga untuk memahami portofolio keuangan masing-masing.
Sri mengakui, masih ada beberapa anggaran K/L yang masih harus diperbaiki dari sisi pencairan anggaran maupun pencapaian outcome. Tapi, apabila dilihat dari pertumbuhan secara keseluruhan, belanja K/L terbilang cukup baik.
Kepada seluruh pimpinan K/L, Sri juga meminta agar dokumen rencana anggaran pada 2020 dapat disampaikan kepada Kemenkeu sesegera mungkin. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini memberikan batas waktu hingga bulan November.
Tapi, Sri memiliki pesan khusus kepada menteri-menteri muda yang biasanya memiliki banyak ide baru. Ia berharap agar mereka tetap dapat fokus eksekusi belanja sampai akhir tahun meski mempunyai banyak ide untuk tahun anggaran 2020.
"Jangan sampai, banyak inisiatif tapi yang di tangan tidak dieksekusi. Ini jadi tantangan," ucapnya.
Selain mendorong eksekusi di tingkat pemerintah, Sri juga mengajak dunia usaha aktif mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih, pemerintah sudah menyediakan banyak insentif yang memberikan ruang lebar bagi pebisnis untuk memulai usaha maupun ekspansi.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang merupakan pondasi bagi permintaan domestik, terutama dari sisi konsumsi dan investasi. "Dengan tingkat kemiskinan turun dan kesejahteraan naik, mereka (pengusaha) punya alasan untuk optimistis (berbisnis)," ujar Sri.
Kini, Sri menekankan, yang menjadi ujian besar adalah bagaimana pengusaha mengimplementasikan inovasi dan kreativitas memanfaatkan market Indonesia. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya bertugas melaksanakan instrumen untuk stimulasi pertumbuhan, tapi eksekusi bergantung lagi kepada dunia usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika