REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menurunkan target kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) ke peringkat 50 dunia. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi menargetkan capaian EoDB Indonesia di Bank Dunia masuk ke rangking 40 besar dunia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, berdasarkan hal yang disampaikan Presiden Jokowi kepadanya, target pencapaian EoDB memang diturunkan. Dalam laporan EoDB yang dirilis Bank Dunia pada Kamis (24/10), Indonesia memperoleh nilai 69,6 dari 100 dan menempati peringkat ke-73 dari 190 negara.
Peringkat tersebut tidak berubah bila dibandingkan dengan perolehan pada 2019 meski dari perolehan nilai mengalami peningkatan 1,64 poin. Tahun lalu nilainya 67,96 poin.
"Kemudahan berbisnis kita kan stagnan (peringkatnya), maka Presiden memerintahkan agar supaya minimal masuk ke peringkat 50 dunia," kata Bahlil, di BKPM, Jakarta, Kamis (31/10).
Sebelumnya diketahui, Bank Dunia mencatat ada lima perbaikan perizinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perbaikan tersebut dilakukan lewat digitalisasi izin memulai bisnis (starting business), pembayaran pajak (paying taxes), perdagangan lintas negara (trading access borders), penegakan kontrak (enforcing contract).
Sejalan dengan target peningkatan ranking EoDB di kancah global, pihaknya bakal menggencarkan koordinasi dan singkronisasi terhadap seluruh stakeholder yang ada. "Namanya juga Badan Koordinasi, ya kerjaan saya harus pandai-pandai berkoordinasi ke sana, ke sini," kata Bahlil.
Lebih lanjut dia menjabarkan bahwa saat ini terdapat kecenderungan minat investor yang ingin mendaratkan dananya ke Indonesia. Untuk menyambut itu, Bahlil mengaku telah membentuk tim untuk menjemput dan mengawal investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan hadir berjalan beriringan dengan investor untuk mengeksekusi wilayah yang akan dicaplok investasi. Apalagi, kata dia, dengan adanya harapan seluruh pihak tentang pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen, dibutuhkan capaian investasi sebesar Rp 1.100-Rp 1.200 triliun.
"Kita akan kawal investor hingga ke daerah-daerah, biar investasi ini juga bisa merata," katanya.
Di level Asia Tenggara, kemudahan berbisnis Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura yang berada di posisi ke-2, Malaysia peringkat ke-12, dan Vietnam ke-70. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Filipina di peringkat 95, Kamboja ke-144, Laos ke-154, Myanmar ke-165, dan Timor Leste ke-181.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
