REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur jalan tol masih akan dipacu dalam periode pemerintahan Jokowi di lima tahun ke depan. Namun, berkaca dari pengalaman di periode sebelumnya, pembebasan lahan hingga investasi menjadi kendala yang perlu diselesaikan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengakui bahwa pembebasan lahan dan capaian investasi menjadi kendala pembangunan infrastruktur jalan tol. Terlebih di periode saat ini peran swasta lebih ditekankan dibanding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam porsi pendanaan.
“Tapi modal swasta kan juga tidak besar. Memang, soal pendanaan, investasi, dan pembebasan lahan jadi kendala,” kata Erwin, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (29/10).
Selaras dengan hal tersebut pihaknya juga membeberkan sejumlah keluhan dari kalangan pengusaha jalan tol. Keluhan yang disampaikan rata-rata mengenai akurasi data lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang dipertanyakan. Ketidakakuratan data berpotensi menjadi risiko bagi pengelola.
Di sisi lain Erwin juga menggarisbawahi mengenai pembangunan infrastruktur yang perlu terkoneksi. Terutama konektivitas kepada kawasan ekonomi baru yang mampu memecah kawasan ekonomi padat seperti di Jakarta dan Pulau Jawa secara umum.
Dia membeberkan, pembangunan kawasan industri perlu diarahkan ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa seperti Sumatera yang cukup potensial. Intinya, menurut dia, proyek pembangunan jalan tol yang digagas pemerintah dalam lima tahun ke depan harus dirancang secara komprehensif guna memberikan kepastian baik kepada pelaku usaha maupun kepada daerah-daerah yang dapat diintegrasikan secara ekonomi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol dalam lima tahun ke depan sepanjang 2.500 kilometer (km). Jumlah tersebut diprediksi bakal menelan investasi sekitar Rp 250-375 triliun. Dalam periode ini, pemerintah menekankan peran swasta dan capaian investasi dibandingkan dengan BUMN karya.
Direktur Utama PT Nusantara Infrastruktur M Ramdani Basri mengatakan, kunci pembangunan infrastruktur ke kawasan-kawasan strategis adalah bagaimana seluruh stakeholder dapat melihat peluang dan mendesain pembangunan yang ada.
“Seperti Trans Jawa yang menjadi backbone, ini bisa dikembangkan lagi. Tap lagi ke kota-kota kecil,” ungkapnya.
Dia menyebut apabila porsi pembangunan infrastruktur oleh perusahaan menengah tak dapat disanggupi, maka hal itu dapat dialihkan kepada perusahaann-perusahaan besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika