Senin 28 Oct 2019 18:00 WIB

Pemerintah Harus Fokus Desentralisasi Industri

Pengembangan kawasan industri ke Indonesia Timur harus dilakukan.

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolanda
Diundang Ke Istana Kepresidenan. Mensos Agus Gumiwang  tiba di Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Jakarta, Selasa(22/10).
Foto: Republika/ Wihdan
Diundang Ke Istana Kepresidenan. Mensos Agus Gumiwang tiba di Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Jakarta, Selasa(22/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development Economics and Finance (Indef) memberi sejumlah catatan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Salah satunya mendorong sektor manufaktur di dalam negeri.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan sektor manufaktur secara tahunan atau year on year (yoy) sebesar 3,54 persen pada kuartal dua 2019. Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati menilai jabatan Menperin pada periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo bukanlah pekerjaan yang ringan. 

Baca Juga

“Kementerian Perindustrian dalam tiga tahun terakhir di bawah Pak Airlangga Hartarto (Menperin terdahulu) kinerjanya jeblok. Padahal beliau berpengalaman di Komisi VI DPR yang membidangi sektor industri dan juga anaknya mantan Menperin," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (28/10).

Enny telah memetakan dua pekerjaan utama yang harus bisa diselesaikan Agus Gumiwang yaitu melakukan desentralisasi industri dan sentralisasi perizinan. Kedua strategi ini agar investor sektor pengolahan tertarik masuk ke Indonesia.

“Pengembangan kawasan industri ke Indonesia Timur memang harus dilakukan karena lahan di Jawa sudah eksklusif sekali. Bagi sumber daya alam komoditas melalui industrialisasi memang harus dilakukan di Indonesia Timur yang punya basis tambang, perkebunan atau kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Namun, Enny mengingatkan fasilitas di kawasan industri baru di luar Jawa masih sangat terbatas dari sisi infrastruktur maupun konektivitas. Hal tersebut membuat investor enggan berinvestasi disitu.

“Untuk kawasan di luar Jawa harus ada intervensi dan inisiasi pemerintah. Kalau menunggu swasta masuk jadi kelamaan, karena swasta itu kan hanya bicara untung rugi," ucapnya.

Ke depan Enny mengingatkan pemerintah sebelumnya telah sukses membuka 10 kawasan industri baru yakni Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal dan Banten. Enny menyarankan kepada Kemenperin untuk bisa menjadikan minimal dua diantaranya sebagai pilot project kawasan industri ideal yang menarik minat investor untuk masuk, karena sudah tersedia pasokan energi, infrastruktur dan baik konektivitasnya.

“Daripada membangun lagi yang baru, lebih baik 10 yang sudah dibangun itu direalisasikan minimal satu atau dua sebagai pilot project,” jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement