REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tengah merancang kerja sama pemberdayaan UKM dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hal ini dilakukan guna mentransformasi dan perbaikan data koperasi yang lebih akurat.
Dalam waktu dekat kerja sama itu akan dilakukan dengan Pemuda Pancasila (PP). Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan mengatakan, koperasi saat ini membutuhkan kerja sama dengan Pemuda Pancasila. Sebab ormas pimpinan Japto Soerjosoemarno itu dinilai memiliki basis massa hingga ke desa-desa.
“Upaya ini dilakukan untuk penguatan UKM di lingkungan ormas yang memiliki anggota hingga tingkat desa, dan Pemuda Pancasila menjadi salah satu ormas yang dilirik oleh Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Rully dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (28/10).
Rully menegaskan bahwa komitmen pemerintah melalui Kemenkop dan UKM untuk terus menggalakkan program Reformasi Total Koperasi sebagai langkah strategis dalam membangun koperasi yang modern dan berkualitas.
Salah satu langkah yang diambil melalui program tersebut yakni rehabilitasi yang berupa pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi melalui online database system (ODS) dan membekukan atau membubarkan koperasi yang tidak aktif.
Rully mengatakan, melalui langkah rehabilitasi, sebanyak 40.013 koperasi yang tidak aktif dan nakal telah dibubarkan. Sementara sisanya masih dalam tahap pengkajian.
“Sehingga dari jumlah koperasi papda tahun 2014 atau sebelum Program Reformasi Total Koperasi mencapai 212.570 unit, maka per tahun 2018 tinggal 138.140 unit usaha,” ujarnya.
Rully juga mengaku bahwa program Reformasi Total Koperasi telah membawa perubahan paradigma dalam dunia koperasi Indonesia, yakni koperasi modern yang berkualitas, serta berdaya saing tinggi, dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat.
“Program itu juga meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, setara dengan badan usaha. Hal itu dilakukan melalui regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran, dan kemajuan teknologi,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, program tersebut juga mendorong meningkatnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada menurunnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi, yang akhirnya terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dia menambahkan bahwa di era saat ini, koperasi harus berbasis digital yang mampu memberikan kemudahan bagi generasi milenial untuk ikut serta dalam membangun koperasi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
