REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ibu kota baru didesain sebagai sebuah kota yang ideal. Pemerintah mengklaim sudah memikirkan berbagai konsep untuk diterapkan di ibu kota baru. Salah satunya, tidak ada lagi penggunaan elpiji. Pemerintah pun tidak akan memberikan subsidi elpiji tiga kilogram. Nantinya, warga di ibu kota baru akan memasak dengan jaringan gas (jargas).
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyampaikan kesiapannya mendukung rencana pemerintah membangun sistem jaringan gas ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Division Head Corporate Communication PGN Krisdyan Widagdo Adhi mengatakan sebagai BUMN, PGN akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Termasuk menyiapkan jargas di ibu kota baru.
"Itu sudah pernyataan pemerintah, mau tidak mau kita harus siap," ujar pria yang akrab disapa Dodo di Stasiun Penerima Gas PGN di Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (18/10).
Kata Dodo, sejatinya jaringan gas PGN sudah ada dibangun di Balikpapan, Samarinda, dan di Penajam Paser Utara yang saat ini menjadi calon wilayah ibu kota baru. Menurut Dodo, nantinya sumber gas di Tarakan itu bisa ditarik ke wilayah ibu kota baru.
Dodo mengharapkan Bappenas memikirkan utilisasi energi cerdas lainnya. Artinya, lanjut Dodo, bukan hanya jaringan gas sebagai pengganti elpiji, melainkan juga untuk energi yang lebih luas.
"Gas bumi itu kan bisa dipakai di sektor transportasi, komersial, rumah tangga termasuk kelistrikan, kalau jargas sendiri itu sangat kecil perencanaannya," ucap Dodo.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai wacana penggunaan jargas di ibu kota baru masih terlalu dini. Pasalnya, rencana berbagai pengembangan ibu kota baru pun belum rampung.
"Harus dilihat biaya yang dikeluarkan PGN dan tentunya kalau ibu kota baru itu kan tingkat ketidakpastian tinggi," ujar Fabby.
Ia menilai, konsumsi gas di ibu kota baru diperkirakan tidak terlalu signifikan lantaran hanya ada kantor pemerintahan dan perumahan. Padahal, menurut Fabby, konsumsi gas tertinggi berasal dari industri.
"PGN harus menghitung biaya, termasuk return mereka, tapi saya kira PGN membangun ya boleh-boleh saja, saya kira ini kesempatan untuk PGN, tapi ini masih prematur karena perencanaan belum selesai," ucap Fabby.
Alih-alih mengembangkan jaringan gas di ibu kota baru, Fabby menilai PGN lebih memprioritaskan investasi di Jawa dan Sumatera yang telah memiliki kawasan industri
"Di Jawa dan Sumatra, kebutuhannya jelas karena pasar sudah kelihatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
