REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Susunan menteri-menteri bidang ekonomi dalam kabinet pemerintahan 2019-2024 akan disiapkan untuk hadapi resesi ekonomi global. Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu memikirkan berbagai faktor dalam memilih menteri-menterinya, termasuk risiko perlambatan ekonomi dunia yang sudah mulai dirasakan saat ini.
"Ya, itu juga udah dalam setiap sidang kabinet dibicakan. Kita istilahnya bukan hanya menyiapkan payung, tapi juga berbagai hal untuk menghadapi situasi itu," ujar Moeldoko seusai mendampingi Presiden Jokowi menerima perwakilan petani di Istana Negara, Kamis (10/10).
Susunan kabinet yang baru, kata Moeldoko, juga sudah dirancang oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, ia enggan menyampaikan lebih dalam mengenai komposisi 'Kabinet Kerja Jilid II' ini. Moeldoko menyampaikan, pengumuman kabinet baru bisa dilakukan sesaat setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, atau setelahnya. "Belum (dibicarakan). Bisa juga diumumkan di Istana, bisa juga diumumkan di luar Istana," kata.
Salah satu sosok yang kencang dikabarkan kembali masuk ke dalam susunan kabinet mendatang adalah Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai menteri keuangan. Dalam sejumlah kesempatan, Sri sempat ditanya mengenai hal ini. Namun, dia memilih diam dan tidak menanggapi kabar ini.
Moeldoko juga menerangkan, Kantor Staf Presiden yang dibentuk sejak 2015 ini merampungkan tugasnya pada 19 Oktober 2019 atau sehari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. "Setelah itu, ada perpres (peraturan presiden) baru lagi KSP dibentuk mungkin ada penambahan tugas delivery unit. Saya dapat pengarahan dari Bapak Presiden," ujar Moeldoko.
Delivery unit yang dimaksud Moeldoko adalah tugas bagi KSP untuk mengawal seluruh instruksi atau perintah presiden kepada para menteri dalam sidang kabinet atau rapat terbatas. Misalnya, kata Moeldoko, instruksi presiden mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK).
Melalui tugas barunya, KSP nanti akan terus melakukan pengawalan dan pemeriksaan silang kepada menteri untuk menjalankan perintah presiden. Dengan kata lain, Moeldoko mengatakan, KSP ikut serta dalam mengawasi kinerja menteri. "Delivery unit itu kalau presiden sudah sampaikan sesuatu di sidang kabinet ini harus dikawal sampai dengan tuntas. Harus ada siapa yang berbuat apanya, harus jelas. Jangan sampai lepas nggak ada yang ngawal," kata Moeldoko.
Mengenai penamaan lembaga, Moeldoko belum bisa memastikan apakah 'KSP Jilid II' nanti tetap bernama KSP atau ada perubahan nama. Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk Presiden Jokowi.
Pendirian lembaga ini berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang KSP. Berdasarkan aturan tersebut, KSP memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
Paling berat
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam sidang paripurna kabinet terakhir pekan lalu mengakui, sektor ekonomi disebut menjadi yang terberat dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi. Hal itu dibandingkan empat sektor lainnya, seperti pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pemerataan, serta sektor politik, hukum, pertahanan, dan kemaanan.
"Dari setiap dimensi, dimensi ekonomi mungkin yang paling berat. Karena, pencapaiannya 50:50 antara yang tercapai dan sulit tercapai," ujar Bambang Brodjonegoro.
Sejumlah target yang berhasil dicapai pemerintahan Jokowi pada sektor ekonomi, di antaranya adalah tingkat inflasi rendah, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan perluasan penyediaan lapangan kerja. Sementara, target yang hingga kini belum bisa tercapai terutama adalah pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak yang masih di bawah target.
Khusus untuk pertumbuhan ekonomi, Bambang menjabarkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi rata-rata sepanjang lima tahun terakhir tak jauh dari 5 persen. Padahal, target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 saja dipatok sebesar 8 persen dalam RPJMN 2015-2019.
Capaian rata-rata pertumbuhan periode ini juga lebih rendah ketimbang capaian angka rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN sebelumnya, yang berkisar pada angka 5,5 persen hingga 6 persen. n sapto andika candra, ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika