REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk memangkas target nilai kontrak baru (NKB) akibat mandeknya proses tender sejumlah proyek. Adapun proyek tender pemerintah dan swasta ditunda dan kemungkinan baru akan dilaksanakan kembali di tahun depan.
Direktur PT PP Lukman Hidaya mengatakan, target NKB hingga akhir 2019 sebesar Rp 50,3 triliun. Namun target tersebut terpaksa direvisi sehingga dipangkas menjadi Rp 45 triliun. Tak hanya itu, pendapatan dan laba juga direvisi akibat proyek-proyek yang berlangsung molor.
“Ini target dan laba juga dipangkas, proyek-proyek itu kan pada mundur dan ada yang di-cancel juga,” kata Lukman kepada wartawan, di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (3/10).
Untuk mencapai NKB yang telah direvisi, kata dia, perseoran saat ini telah memiliki beberapa proyek yang sidah didapat namun belum dimasukkan sebagai kontrak baru. Proyek tersebut antara lain pengerjaan smelter sumina di Mempawah dan Kalimantan Barat, proyek Perusahaan Listrik Negara, dan pembangunan jalan tol Semarang-Demak.
Sebagai catatan, pada Agustus dan September PT PP menandatangani beberapa kontrak baru yang antara lain terdiri dari pembangunan fase II tol Semarang-Demak sepanjang 16,3 kilometer (km) senilai Rp 5,6 triliun. Proyek tersebut mendirikan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak bersama PT Wijaya Karya. PT PP memiliki 65 persen saham, WIKA sebesar 25 persen, dan Misi Mulia Metrical sebesar 10 persen.
Tak hanya itu, PT PP juga mendapatkan kontrak pembangunan pembangkit listrik di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara senilai Rp 2,1 triliun. Kemudian konstruksi proyek water treatment facility di Pekanbaru dan Riau senialia Rp 1,6 triliun, serta kesepakatan proyek konstruksi smelter Nikel dengan PT Macika Mineral Industri di Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi sebesar Rp 1,8 triliun.
Dia melanjutkan, dari sisi pendapatan, PT PP memasang target awal sebesar Rp 30 triliun sepanjang 2019. Karena kondisi yang ada, pihaknya akan menurunkan target tersebut meski enggan menyebutkan nominal target yang diturunkan tersebut. Pihaknya berpendapat, para direksi perlu bertemu terlebih dahulu untuk membicarakan revisi pendapatan.
“Revenue dan laba masih dihitung, mudah-mudahan akhir Oktober sudah bisa disampaikan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika