REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tampaknya akan turun tangan dalam menyelesaikan persoalan direksi Sriwijaya Air. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan membahas langsung persoalan tersebut.
“Hari ini (30/9) (direksi Sriwijaya Air yang diakui) saya putuskan,” kata Budi di Semarang, Senin (30/9).
Budi menegasakan hari ini (30/9) akan melakukan pertemuan dengan Sriwijaya Air secara internal. Setelah membahasnya dengan pihak terkait, Budi memastikan akan menentukan kejelasan direksi maskapai kelas menengah itu.
Meskipun begitu, Budi memastikan kedua pihak yang berkaitan yakni Garuda Indonesia atau Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air tetap menentukan. “Saya menanggapinya sebenarnya bagaimana kepemilikan Sriwijaya itu sendiri,” tutur Budi.
Untuk itu, Budi memastikan akan segera diputuskan mengenai persoalan direksi Sriwijaya Air. Meskipun begitu, Budi menegasakan pelayanan Sriwijaya Air saat ini harus tetap diutamakan tanpa melihat persoalan secara individu terkait masalah direksi tersebut.
Sebelumnya, kerja sama manajemen (KSM) antara anak usaha Garuda Indonesia yakni Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air sempat mengalai persoalan. Hal tersebut muncul setelah Sriwijaya Air melakukan perombakan direksi yang dikabarkan tanpa sepengetahuan Citilink Indonesia.
Garuda Indonesia Group juga sudah memutuskan untuk mencabut logonya di pesawat Sriwijaya Air. Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan mengatakan langkah tersebut untuk menindaklanjuti perkembangan yang terjadi atas dispute kerja sama management (KSM) Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air Group.
Ikhsan menjelaskan pencabutan logo Garuda Indonesia pada armada Sriwijaya Air merupakan upaya dalam menjaga brand Garuda Indonesia Group. “Khususnya untuk mempertimbangkan konsistensi layanan Sriwijaya Air Group yang tidak sejalan dengan standarisasi layanan Garuda Indonesia Group sejak adanya dispute KSM,” kata Ikhsan, Rabu (25/9).
Dia menambahkan pencabutan logo Garuda Indonesia tersebut semata-mata dilakukan untuk memastikan logo Garuda Indonesia sesuai. Selain itu juga menjadi representasi tingkat keselamatan dan layanan yang di hadirkan dalam penerbangan.
Ikhsan menegaskan hal tersebut tentunya sangat disayangkan. “Khususnya mengingat perkembangan atas situasi yang terjadi tidak sesuai dengan komitmen KSM antara Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air Group,” tutur Ikhsan.