REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan pentingnya pengelolaan keuangan inklusif di tengah melambatnya ekonomi global. Menurut JK, keuangan inklusif memainkan peran yang semakin penting serta mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan.
Hal tersebut diungkapkan JK saat pertemuan bilateral dengan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretary General's Special Advocate/UNSGA) untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda. Pertemuan digelar di Qatar Lounge, Markas Besar PBB New York, Selasa (24/9) waktu setempat.
"Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong Keuangan Inklusif di tingkat nasional," ujar JK dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (25/9) pagi.
JK juga memaparkan upaya Indonesia dalam mencapai perkembangan yang substansial di bidang Keuangan Inklusif pada tahun 2017-2019. Yakni dengan bertambah jumlah agen branchless banking hingga 182 persen mencapai 800 ribu agen.
"Meningkatkan peredaran kartu pembayaran hingga 58 persen mencapai 142 juta kartu," kata JK.
JK mengungkap manfaat lainnya, yaitu mempercepat program terkait pembagian sertifikat lahan, dengan membagikan 9,4 juta sertifikat pada tahun 2018 dari hanya 4,2 juta sertifikat tahun 2017. Selain itu, JK memaparkan enam prioritas pada tahun 2019 untuk mempercepat proses Keuangan Inklusif. Antara lain, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekening, percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi layanan agen bank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, dan penguatan monitoring dan evaluasi keuangan inklusif.
"Saya harapkan dukungan Yang Mulia bagi pemajuan keuangan inklusif di Indonesia," kata JK.
Atas paparan JK tersebut, Ratu Maxima yang juga merupakan permaisuri Belanda atau istri dari Raja Willem Alexander mengapresiasi capaian kemajuan Inklusi keuangan di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
