REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memperluas kawasan berikat mandiri hingga 2021. Dengan target tersebut, diharapkan pergerakan serta iklim usaha yang melibatkan aspek kepabeanan dapat meningkat.
Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menyatakan, mayoritas kawasan berikat mandiri yang ada saat ini sebagian besar masih berada di wilayah Jabodetabek. Meski memiliki fungsi yang tak terlalu berbeda dengan kawasan berikat biasa, namun kawasan berikat mandiri dinilai mampu mendongkrak efisiensi ekspor serta investasi sehingga ditargetkan tahun 2021 seluruh kawasan berikat sudah mandiri.
"Tahun 2021 semua kawasan berikat sudah mandiri. Kita akan buatkan roadmap-nya, arahan dari Presiden (kita) buat di Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujar Heru kepada wartawan, di kantornya, Jakarta, Kamis (19/9).
Dia menjelaskan, kawasan berikat mandiri memang memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan yang biasa. Keunggulan dapat diukur salah satunya dari sisi teknologi yang memungminkan seluruh sistem dapat berjalan secara lebih cepat dan praktis.
Dia menjabarkan, sebanyak 119 Kawasan Berikat Mandiri yang telah diluncurkan saat ini. Jumlah ini, kata dia, telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah dalam roadmap Kawasan Berikat Mandiri sebanyak 100 Kawasan Berikat. Sementara itu, di tahun 2020 ditargetkan akan ada 500 Kawasan Berikat Mandiri, dan di tahun 2021 hingga 2022 seluruh Kawasan Berikat dapat menjadi Kawasan Berikat Mandiri.
"Supply chain penting, logistic cost bisa ditekan. Saat ini logistic cost kita masih lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam, sekitar 15-20 persen, sedangkan kita masih 23-24 persen. Jadi kalau bisa turun 5 persen saja akan menambah cost efisiensi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
