Warta Ekonomi.co.id, Surakarta -- Google sepakat untuk menggelontorkan hampir 1 miliar euro (sekitar Rp 15,5 triliun) kepada Otoritas Prancis karena masalah penipuan fiskal empat tahun lalu. Pembayaran denda itu juga menciptakan patokan hukum bagi raksasa teknologi lain di negara tersebut.

Penyelidik telah menginvestigasi dugaan gagal bayar Google kepada Prancis dengan menyangkal sejumlah kegiatan di kantor pusat Eropanya, tepatnya di Dublin.

"Penyelesaian itu terdiri atas denda 500 juta euro dan pajak tambahan senilai 465 juta euro," tulis Google dalam pernyataan resminya, dilansir dari Reuters, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Gagal Tangkal Hoaks, Facebook dan Google Kena Denda Rp100 Miliar?

Anak perusahaan Alphabet Inc itu dikenakan sejumlah pajak di mayoritas negara Eropa karena melaporkan, hampir semua penjualan terjadi di Irlandia. Hal itu bisa dilakukan mengingat adanya celah dalam hukum pajak internasional.

Pada sidang di Pengadilan Paris, salah satu Pengacara Google, Antonin Levy berkata, "(perjanjian ini bertujuan) untuk menyelesaikan semua perselisihan di masa lalu."

Pembayaran pajak gabungan kurang dari 1,6 miliar euro yang diminta oleh Kementerian Keuangan setempat pada 2016 juga termasuk dalam perselisihan yang dimaksud.

"Perjanjian itu akan menciptakan preseden hukum di masa depan. Hal itu juga tengah dibicarakan dengan beberapa perusahaan (teknologi) lain, besar dan kecil," kata Menteri Anggaran Prancis, Grald Darmanin kepada surat kabar Le Figaro, Kamis (12/9/2019).

Negara-negara Eropa memang berupaya untuk mengenakan pajak atas keuntungan pendapatan para perusahaan teknologi yang berbisnis di wilayah mereka. Prancis contohnya, sudah mendorong pajak digital di negara anggota Uni Eropa, meski mendapat perlawanan dari Irlandia, Denmark, Swedia, dan Finlandia.

Pemerintah Prancis akhirnya memberlakukan pajak unilateral sendiri, membuat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengancam untuk memajaki anggur Prancis di Negeri Paman Sam itu.

Menanggapi kebijakan pajak digital, Google berpendapat, reformasi sistem pajak internasional yang terkoordinasi merupakan cara terbaik dalam memberi gambaran kerja terstruktur untuk para perusahaan global.

Ikuti Whatsapp Channel Republika