REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengaku diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih tegas terhadap menteri-menteri yang dianggap tidak ramah kepada investasi. Pernyataan Jokowi ini, ujar Thomas, disampaikan saat presiden memimpin rapat terbatas tingkat menteri mengenai pengembangan ekosistem investasi, Rabu (11/9) kemarin.
"Beliau bilang, ini harusnya kepala BKPM marahin menteri-menteri, kan FDI (Investasi Langsung Asing) nggak masuk gara-gara aturan yang berlebihan, yang memberatkan. Jadi saya boleh marah," kata Thomas.
Menyusul permintaan Jokowi untuk lebih tegas, Thomas berencana mulai angkat suara terhadap berbagai aturan yang membelit investor saat mau membuka usahanya di dalam negeri. Thomas menyebut saat ini masih banyak peraturan di level menteri yang abu-abu, tumpang tindih dengan kementerian lain, bahkan kerap kali berubah-ubah dalam jeda singkat.
"Kemudian perizinan bertele-tele. Semua dijadikan izin. Ini sangat menghambat proses dunia usaha," katanya.
Selain perkara perizinan dan aturan, ujar Thomas, investor juga mengeluhkan aturan perpajakan dan hambatan dalam pembebasan lahan. Menurutnya, investor keberatan terhadap izin bangunan dan layanan lain yang membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan biaya yang tak kecil.
Hambatan investasi lainnya yang disampaikan Thomas kepada Presiden adalah isu ketenagakerjaan. Menurutnya, Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan saat ini.
Pengusaha, ujar Thomas, menuntut adanya pembaruan dalam hal aturan yang mengikat mereka terkait ketenagakerjaan. "Dan juga, dengan penuh hormat harus kami akui banyak keluhan dari swasta mengenai dominasi BUMN," kata dia.
Presiden Jokowi, ujar Thomas, meminta dirinya untuk menindaklanjuti seluruh keluhan investor tersebut. Presiden juga memberi waktu satu bulan untuk menyisir regulasi-regulasi yang mengekang investor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
