REPUBLIKA.CO.ID, SIBOLGA -- Pakar kelautan dan perikanan, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS mendorong semua pihak agar berkomitmen menjadikan nelayan Indonesia sejahtera. Caranya dengan pemanfaatan kekayaan laut dengan cara melakukan modernisasi alat tangkap nelayan. Termasuk memberikan pelatihan bagi nelayan dalam mengaplikasikan teknologi alat tangkap.
“Jika alat tangkapnya tradisional, maka nelayan tidak akan sejahtera,” kata guru besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB itu dalam Seminar Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Dengan Menggalakan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga yang diadakan di Kantor Pelabuhan Terminal Penumpang Sibolga, Sumatera Utara, Rabu (11/9).
Siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (11/9) menyebutkan, seminar itu juga menampilkan nara sumber I. Sahala Lumbangaol MBA (staf khusus menteri BUMN), Dr Gunarjo (direktur Kapal Ikan, KKP), Dr Syafrizal H Situmorang (dosen FE USU), ketum Kadin Sumut, dan dirut Bank Sumut.
Mantan menteri kelautan dan perikanan itu menyayangkan nelayan saat ini harus dihadapkan pada ragam aturan pelarangan alat tangkap tanpa memberi solusi. “Di seluruh dunia tidak ada pelarangan penggunaan cantrang bahkan trowl. Yang ada pengaturan, zonasi, buka tutup musim,” ujar Rokhmin Dahuri yang membawakan makalah berjudul “Pembangunan Perikanan dan Kelautan Untuk Peningkatan Ekspor, Kesejahteraan dan Kemajuan Masyarakat Kota Sibolga”.
Pakar kelautan dan perikanan, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS.
Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan itu, upaya memodernisasi kapal nelayan salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan dari kapal ilegal fishing yang ditangkap untuk dapat dimanfaatkan oleh nelayan. “Sehingga, kapal hasil penangkapan ilegal fishing, harusnya dikelola oleh nelayan kita melalui misal Pelindo atau BUMN-BUMN lain yang terkait,” kata ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Rokhmin menyebutkan, Kota Sibolga terletak pada WPP 572 dengan total potensi lestari mencapai 1.240.976 ton per tahun. “Pada 2018, produksi perikanan tangkap laut Kota Sibolga sebesar 42.369,73 ton atau hanya 3,41 persen dari total potensi lestari WPP 572,” ungkapnya.
Data berdasarkan kecamatan, produksi perikanan tangkap terbanyak berada di Kec. Sibolga Selatan (53,1%). Sementara jumlah perahu terbanyak di Kec. Sibolga Sambas (38,3%). “Jenis perahu/kapal yang banyak digunakan yaitu Kapal Motor (54,4%), disusul Perahu Motor Tempel (43,0%), dan Perahu Tanpa Motor (2,7%),” paparnya.
Rokhmin juga menyebutkan, pengembangan usaha 1.000 ha budidaya udang Vanammei di Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Sambas, dan Sibolga Selatan, dapat menghasilkan pendapatan bersih Rp 15 juta/ha/bulan, serta menciptakan lapangan kerja on-farm 4.000 orang dan lapangan kerja off-farm 6.000 orang. "Jadi pengembangan sektor kelautan dan perikanan sangat strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat," ujar Rokhmin.
Sebelumya, Wali Kota Sibolga, HM Syarfi Hutauruk dalam sambutannya mengatakan bahwa potensi perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah sangat besar namun masih minim pemanfaatan. “Salah satunya karena larangan alat tangkap ikan jenis pukat,” kata Syarfi Hutauruk.
Ia mengemukakan, seharusnya aturan pelarangan pukat ikan juga dibarengi dengan solusi untuk nelayan tangkap.
“Potensi ikan kita untuk ekspor sangat luar biasa, menurut catatan dari DKPP potensi perikanan Sibolga dan juga Tapanuli Tengah (Tapteng) hampir mencapai 1,5 juta ton. Namun yang baru bisa di tangkap 57 ribu ton per tahun. Berarti masih banyak yang tidak ditangkap dan mati,” ungkapnya.
“Karena itu, saya minta nelayan pukat ikan maupun yang tidak dapat memberikan data dan masukan yang menjadi solusi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
