Rabu 11 Sep 2019 11:47 WIB

Wagub Jabar: Pasar Modal Syariah Harus Gandeng Kiai

Pemprov Jabar terus mendorong pasar modal yang berlebel syariah.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat, Triana Gunawan, pada acara Sosialisasi Pasar Modal Syariah Goes to Office' di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (10/9).
Foto: Foto: Arie Lukihardianti/Republika
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat, Triana Gunawan, pada acara Sosialisasi Pasar Modal Syariah Goes to Office' di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (10/9).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Masyarakat di Jabar masih banyak yang awam dengan pasar modal syariah. Namaun, tak hanya masyarakat saja yang tak mengenal pasar modal syariah, tapi kalangan kiai dan pengusaha muslim pun masih sedikit yang mengetahui.

"Demi suksesnya pasar modal di Jabar, kami minta bantuan untuk kerja sama dengan kiai dan ulama supaya bisa sampai ke masyarakat," ujar Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, kepada wartawan usai Sosialisasi Pasar Modal Syariah Goes to Office' di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (10/9).

Uu mengatakan, pasar modal syariah sesuai dengan visi misi Pemprov Jabar. Makanya, Pemprov Jabar terus mendorong pasar modal yang berlebel syariah. 

Dengan jumlah penduduk 48,683 juta jiwa atau sekira 20 persen dari total populasi Indonesia, Jawa Barat (Jabar) tak hanya menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Tanah Air. Jabar pun menjadi provinsi dengan jumlah penduduk muslim terbesar se-Indonesia yakni mencapai 45,5 juta jiwa atau 97 persen dari penduduknya. Di Jabar, terdapat kurang lebih 12 ribu pondok pesantren yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota.

Atas potensi keumatan tersebut, kata Uu, sistem keuangan syariah sangat layak untuk dikembangkan di Jawa Barat, termasuk trend perkembangan industri pasar modal syariah. Meski begitu, yang perlu diperhatikan adalah penerapan sistem keuangan syariah, khususnya terkait dengan pasar modal syariah, harus inklusif dan diminati oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jangan bersifat elitis, sosialisasinya juga harus menyeluruh ke (27) kota/kabupaten, disampaikan ke desa, ke ulama, mubalig, juga kepada para santri, hingga sampai ke semua telinga masyarakat," tegas Uu.

Menurutnya, Pemprov Jabar mendukung sosialisasi pasar modal syariah. Sebab ada nilai inovasi dan kolaborasi di dalamnya. Ini, sesuai dengan misi Jabar Juara Lahir Batin. "Sehingga pasar modal syariah ini bisa menjadi instrumen baru dalam mengembangkan bisnis dan menggaet para investor," katanya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat, Triana Gunawan, Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia. Namun, setelah 42 tahun diaktifkannya pasar modal Indonesia, perkembangan pasar modal syariah masih terasa sangat lamban jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional. 

Saat ini, produk investasi syariah tidak otomatis dipilih sebagai pilihan utama investasi oleh investor. Hal ini juga terjadi pada industri perbankan syariah yang market share-nya hanya sebesar 5,94 persen jika dibandingkan perbankan syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang hanya 4,30 persen dibandingkan IKNB konvensional.

"Pendalaman pasar modal syariah Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1997 dengan diterbitkannya produk reksadana syariah pertama, namun pengembangan sektor ini secara masif baru dimulai pada tahun 2011," katanya.

Sedangkan jumlah investor pasar modal syariah, kata dia, meningkat signifikan dari hanya 531 investor pada 2012 menjadi lebih dari 57.314 investor per Agustus 2019.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement