REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, anggaran bantuan sosial (bansos) pangan pada tahun depan akan naik hingga 37 persen. Penyebabnya adalah kenaikan besaran bansos yang diterima masyarakat dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per bulan. Sementara itu, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tidak akan berubah, yaitu 15,6 juta KPM.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (RAPBN) 2020, pemerintah menetapkan anggaran untuk bansos pangan pada tahun depan adalah Rp 28,1 triliun. "Sedangkan, outlook APBN 2019 memperlihatkan anggaran bansos (pangan) adalah Rp 20,4 triliun," tuturnya dalam rapat di Ruang Banggar DPR, Jakarta, Selasa (10/9).
Askolani menjelaskan, pemberian bansos pangan tahun depan juga mengalami perubahan dari segi konsep. Apabila tahun ini bansos pangan dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pada 2020, diubah menjadi kartu sembako. Hanya saja, tujuannya sama, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin untuk akses pangan.
Kartu sembako diketahui merupakan salah satu janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalma kampanye Pemilihan Preisden (Pilpres) 2019. Askolani mengatakan, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi 40 persen lapisan masyarakat terbawah.
Secara total, Askolani mengatakan, anggaran pemerintah untuk penguatan bantuan sosial pada 2020 adalah Rp 102,9 triliun. Angka ini naik 3,3 persen dibanding dengan outlook 2019, Rp 99,6 triliun.
Setidaknya ada lima penguatan bantuan sosial yang akan dilaksanakan. Selain transformasi bansos pangan menjadi kartu sembako, pemerintah juga melanjutkan pemberian program keluarga harapan (PKH). Anggaran yang ditetapkan adalah Rp 29,1 triliun, turun dibanding dengan outlook tahun ini, Rp 32,6 triliun.
Beriringan dengan itu, perluasan bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah juga dilaksanakan. "Anggarannya Rp 7,5 triliun, naik 53 persen dari program bidik misi tahun ini," ucap Askolani.
Selain itu, ada juga bantuan iuran rakyat miskin untuk jaminan kesehatan yang naik dari Rp 26,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 26,7 triliun di tahun depan. Terakhir, pemerintah turut mengalokasikan cadangan untuk penanggulangan bencana alam.
Askolani menambahkan, sejumlah program tersebut juga diiringi dengan peningkatan ketepatan sasaran menggunakan single data. Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) juga dilakukan bersama dengan penguatan monitoring dan evaluasi.
Anggaran kartu sembako murah akan diberikan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, Askolani menuturkan, program ini merupakan bentuk baru dari program bansos Beras Sejahtera (rastra) yang kemudian diubah menjadi BPNT secara penuh pada 2019. Rangkaian program ini sendiri sudah ada di Kemensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
