Warta Ekonomi.co.id, Surakarta
Bos Microsoft, Brad Smith secara tak langsung mengatakan, pemboikotan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Huawei bukanlah ciri dari cara kerja negaranya. Smith pun turut mengkritisi kebijakan itu lewat bukunya yang akan datang, Tools and Weapons: The Promise and the Rising of the Digital Age.
Smith percaya, tidak ada alasan Huawei tak diizinkan membeli teknologi Amerika Serikat, seperti dari perusahaannya. Microsoft pun telah meminta regulator AS menjelaskan latar belakang di balik keputusan pemerintah, tapi jawabannya tak memuaskan.
"Seringkali, tanggapan yang kami dapat (dari pemerintah) berbunyi: jika Anda tahu apa yang kami tahu, Anda akan setuju dengan kami. Di situ, kami menjawab, tunjukkan apa yang Anda tahu sehingga kami bisa menilainya sendiri. Itulah cara negara ini bekerja," jelas Smith, dilansir dari Neowin, Selasa (10/9/2019).
Baca Juga: Hengkang dari Apple, Bos Siri Merapat ke Microsoft
Tindakan signifikan yang diambil oleh Departemen Perdagangan AS memerlukan alasan yang lebih jelas dan kuat. Lebih lanjut Smith mencatat, pengalaman Trump dengan industri perhotelan seharusnya mendorongnya untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai situasi tersebut.
"Mengizinkan perusahaan teknologi (Huawei) untuk menjual produk, tetapi tidak boleh membeli sistem operasi atau chip, sama saja dengan mengizinkan perusahaan hotel beroperasi, tetapi tak memiliki tempat tidur ataupun makanan. Hal itu membahayakan kelangsungan hidup perusahaan itu," papar Smith lagi.
Dalam bukunya yang akan segera dirilis, Presiden Microsoft itu telah memperkirakan pembatasan yang berpotensi menguat pada ekspor teknologi pada masa yang akan datang. Ada kekhawatiran mengenai dampak potensial yang akan terjadi terhadap bisnis Microsoft karena pemboikotan Huawei itu.
Smith bilang, "Perusahaan tak akan bisa menjadi pemimpin teknologi global jika tak bisa mengekspornya ke dunia."
Baca Juga: Karena Perang Dagang, Aplikasi Google Resmi Tak Akan Hadir di Ponsel Huawei?
Microsoft pun telah meminta Departemen Perdagangan AS untuk memperjelas penjualan produk kepada pelanggan tertentu mana yang dapat menimbulkan risiko keamanan nasional. Standar pengumpulan data dan privasinya pun harus diatur oleh koalisi demokrasi.
Sementara itu, pemerintah AS mengatakan telah mencabut larangan itu, menurut pernyataan Presiden AS Donald Trump, setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri China Xi Jinping di KTT G20 Juni lalu.
Kemudian, dikonfirmasi bahwa pencabutan sanksi hanya berlaku untuk beberapa produk AS yang tersedia secara luas. Sementara Huawei masih akan tetap ada dalam daftar entitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
