REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia bersama Malaysia sepakat untuk memperkuat kerja sama bidang perikanan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja mengatakan, sejauh ini hubungan diplomatik kedua negara sudah terjalin dan diharapkan ke depan dapat terus berlanjut.
Sjarief mengatakan, kerja sama yang telah terjalin sejauh ini seperti dalam pemberantasan illegall, unreported, unregulated (IUU) fishing. Dia menuturkan, selain itu kedua negara memandang penting untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan kerja sama antar negara.
“Kerja sama peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia ini akan menjadi semakin penting dalam menghadapai tantangan dan meraih peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan,” kata Sjarief dalam keterangan resminya, Kamis (5/9).
Pihaknya pun mengapresiasi Malaysia atas investasi yang sudah dilakukan di Indonesia. “Kami mengharapkan kiranya perusahaan yang telah berinvestasi dapat lebih meningkatkan peran serta perusahaan lokal. Kami juga mengundang semuanya untuk memanfaatkan kesempatan berharga pada kunjungan ke Indonesia kali ini untuk terus menggali peluang investasi kelautan dan perikanan,” katanya menambahkan.
Pada Rabu (4/9) kemarin, kedua pihak menggelar pertemuan di Balai Besar Riset BUdidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Pertemuan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 10 Juli 2019 mengunjungi Parlemen Malaysia dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.
Kunjungan tersebut, membuahkan kesepakatan akan perlunya kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk Joint Communique dan MOU.
Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, Dato Salahuddin bin Ayub, menyatakan pihaknya terbuka untuk menandatangani dokumen kerja sama bilateral.
Meski begitu, ia menyampaikan proses penandatangan dokumen itu akan cukup memakan waktu karena saat ini pemerintahan Malaysia merupakan pemerintahan baru dan harus mengikuti kembali proses birokrasi internal.
Guna mengatasi hal itu, pihaknya akan membentuk tim baru untuk pembahasan bersama dengan Indonesia mengenai isu-isu yang perlu dituangkan ke dalam Joint Communique dan MOU.
“Saya yakin dan percaya dengan kehadiran Ibu Susi, teman saya yang telah berkunjung ke Kuala Lumpur pada Juli lalu, kita dapat memastikan kerja sama ini dapat kita jalankan dengan baik sekali di masa mendatang,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
