REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara terkait mundurnya Suprajarto sebagai Direktur Utama Bank BTN. Bahkan, Suprajarto tak pernah diajak bicara oleh Kementerian BUMN terkait pencopotan dirinya dari Dirut Bank BRI.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan pihaknya telah berkomunikasi baik dengan Suprajarto. Terutama menyikapi dengan tahapan-tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang ada.
"Pimpinan Kementerian BUMN senantiasa berupaya menyampaikan keputusan penugasan secara langsung pada pihak pihak yang diberi penugasan. Komunikasi terus dilakukan untuk bersama sebagai keluarga besar BUMN untuk memberikan yang terbaik bagi kinerja dan pertumbuhan BUMN ke depan," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jumat (30/8).
Menurutnya rotasi jajaran direksi BUMN merupakan hal yang biasa dan penunjukan direksi disesuaikan dengan keahlian yang bersangkutan. Diharapkan direksi yang mimpin BTN ke depan bisa membawa BTN semakin kuat dan terus bertumbuh.
"Kami mengutamakan pertumbuhan juga peningkatan kinerja setiap BUMN, di mana BUMN Juga diharapkan dapat menjadi pelopor bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di manapun BUMN tersebut beroperasi," ungkapnya.
Sementara Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penetapan Suprajarto menjadi Dirut BTN merupakan aksi politik Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Aksi politik Menteri BUMN ini sangat berbahaya karena memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet yang baru," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (30/8).
Akibat aksi politik yang dibuat Rini Soemarno, kata Bhima, membuat kinerja Bank BUMN terganggu termasuk karyawan dan direksi mengalami demotivasi. "Cost yang harus ditanggung oleh bank, market (kepercayaan investor) dan menteri BUMN berikutnya amat mahal," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
