REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN – Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) bersama seluruh jaringan BTM nasional baik Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), pada tanggal 19 – 21 September 2019 di Pekalongan – Jawa Tengah, akan menyelenggarakan perhelatan akbar berupa Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 di Pekalongan, Jawa Tengah, 19-21 September 2019.
Kegiatan yang mengusung tema “Meneguhkan Pilar Ketiga Muhammadiyah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan” itu diadakan dalam rangka mengejewantahkan pilar ketiga Muhammadiyah, yaitu ekonomi dan sekaligus dalam rangka menyonsong Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo – Jawa Tengah tahun 2020.
Ketua Induk BTM, Achmad Suud, dalam keterangan, Kamis (29/8) mengatakan, Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 diadakan dalam rangka mempertegas positioning dan komitmen Induk BTM dalam mewujudkan cita-cita Muhammadiyah dalam mengembangkan pilar ketiga, sebagaimana amanah dalam Muktamar Muhammadiyah ke – 47 di Makassar – Sulawesi Selatan.
Selain itu juga, sebagai sosialisasi dari Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) dalam menumbuhkan satu PDM dan satu BTM di seluruh Indonesia sebagaimana implementasi dari regulasi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Surat Edaran 004.
“Dengan perhelatan akbar ini, kami menginginkan sebagai sebuah konsolidasi jaringan BTM nasional dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan ke depan lembaga keuangan mikro Muhammadiyah dewasa ini,” tutur Achmad Suud.
Ia menambahkan, disadari oleh Induk BTM, kondisi perekonomian nasional dewasa ini tidak lepas dari pengaruh ekonomi global yang mengalami ketidaksetabilan. Implikasinya adalah makro ekonomi di republik ini, terutama neraca perdagangan mengalami pelambatan dan nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing. “Kondisi seperti ini menjadikan problematika dalam pertumbuhan ekonomi, terutama sektor riil, penyerapan tenaga kerja dan iklim investasi yang kurang bergairah,” ujarnya.
Fenomena permasalahan di atas, kata dia, diperparah dengan keadilan ekonomi yang telah keluar dari konteks ekonomi konstitusi dalam bentuk kesenjangan sosial di mana gini rasio tercatat pada angka 0,384. “Dengan demikian, distribusi dan pemerataan ekonomi di tanah air selama ini tidak merata sama sekali dan masih terjadi jurang yang tajam antara si kaya dan si miskin,” tuturnya.
Melalui Muhammadiyah Microfinance Summit ini Induk BTM berharap ada rekomendasi-rekomendasi yang mampu menjadikan solusi kebangsaan di bidang ekonomi sehingga kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan bisa terlaksana.
Ketua Panitia dan sekaligus Direktur Eksekutif Induk BTM, Agus Yuliawan menambahkan, selain Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Anwar Abbas yang memberikan orasi ilmiah dalam membangun GMM di forum ini, juga akan hadir ketua Komisi VI DPR – RI, menteri Koperasi dan UKM, menteri Komunikasi dan Informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Pusat Investasi Pemerintahan(PIP),Baznas,Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), DSN – MUI, Komisi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perbankan syariah dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Selain itu, kata dia, juga mitra-mitra setrategis BTM dalam mengembangkan industri digitalisasi berbasis keuangan mikrofinance juga ikut hadir dalam mendemonstrasikan model-model inovasi pengembangan microfinance kekinian, seperti danasyariah fintech, MUVON, dan Klopos.
“Dengan menghadirkan para regulator, industri dan para praktisi dibidang microfinance tersebut, kami berharap semakin memberikan inspiring motivasi bagi GMM dalam mengembangkan bisnisnya dan sekaligus bentuk ta’awun BTM kepada negeri ini dibidang ekonomi,” kata Agus Yuliawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
