REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan direksi sejumlah perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terancam mengganggu stabilitas keuangan nasional. Termasuk rencana pembentukan holding keuangan oleh Kementerian BUMN.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyampaikan perombakan direksi ini dinamis dan biasa terjadi. Dua dari empat bank BUMN telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPSLB PT Bank Mandiri Tbk kemarin Rabu (28/8) masih menetapkan Kartiko Wirjoatmodjo sebagai Direktur Utama. Hari ini, RUPSLB PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menetapkan perubahan Direktur Utama. Maryono diganti di oleh Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto.

Gatot menyampaikan ini adalah penugasan dan pengurus layaknya prajurit yang harus siap kapan saja. Ia berharap ini tidak berpengaruh pada stabilitas dan kinerja perseroan khususnya di jasa keuangan, termasuk pada proses pembentukan holding keuangan.

"Holding keuangan sambil jalan semua, dari OJK, keuangan, BI, sudah koordinasi juga dengan LPS, dengan para pimpinan jadi semua revisi, usulan yang dilakukan dan diminta semua lembaga sudah kita lakukan," kata dia.

Ia berharap holding keuangan bisa terbentuk tahun ini, yang akan didahului oleh holding asuransi. Rencana pembentukan holding keuangan sendiri sudah ada sejak 2016. Pada 2018 lalu, holding keuangan diharapkan meluncur pada semester I 2019.

Anggota Holding BUMN Jasa Keuangan rencananya terdiri dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).

Ikuti Whatsapp Channel Republika