Selasa 20 Aug 2019 15:28 WIB

BI Dorong Pemkot Solo Gunakan Sistem Pembayaran Digital QRIS

Implementasi QRIS secara nasional akan diberlakukan per 1 Januari 2020.

Rep: Binti Sholikah/ Red: Nidia Zuraya
Pegawai Bank Indonesia (BI) menunjukkan bukti transaksi menggunakan peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) di halaman Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).
Foto: Antara/Aprillio Akbar
Pegawai Bank Indonesia (BI) menunjukkan bukti transaksi menggunakan peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) di halaman Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Solo berupaya melakukan sosialisasi mengenai QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang baru saja diluncurkan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2019. Kepala Kantor Perwakilan BI Solo, Bambang Pramono, mengatakan, keberadaan QRIS akan meningkatkan efisiensi transaksi, mendorong efektivitas pelaku transaksi dan mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

QIRS juga bertujuan untuk mengantisipasi pesatnya teknologi, terutama yang masuk ke sistem pembayaran. Jika tidak segera dibenahi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan fragmentasi. Implementasi QRIS secara nasional dilakukan per 1 Januari 2020. Karenanya, penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) diminta segara melakukan migrasi.

Baca Juga

"BI akan melakukan sosialisasi terus mengenai QRIS bersama PJSP dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Masih banyak pembayaran yang belum menggunakan QR Code misalnya retribusi," kata Bambang kepada wartawan di Gedung Kantor Perwakilan BI Solo, Selasa (20/8).

Selain itu, dengan implementasi QRIS akan lebih transparan. BI juga mengatur mengenai perlindungan konsumen. QRIS bisa mendukung semua sektor, seperti pertanian, pariwisata, manufaktur, dan sebagainya.

Upaya penerapan QRIS secara masif akan diterapkan di masing-masing daerah. Dalam mendukung upaya tersebut, BI Solo akan menggencarkan elektronifikasi. "Karena yang sifatnya elektronifikasi membuat ekonomi lebih efisien, masyarakat punya akses inklusi keuangan," imbuhnya.

Bambang menambahkan, BI menargetkan, transaksi di pemerintah daerah (pemda), bantuan sosial, dan transportasi menjadi fokus BI untuk pengembangan elektronifikasi secara nasional. BI Solo juga akan memasukkan hal itu sebagai program utama.

"Kami sudah ada pembicaraan dengan Pemkot. Pemkot sangat mendukung upaya elektronifikasi, karena bisa meningkatkan governance, mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran Pemda, serta mengidentifikasi sumber-sumber pajak Pemda," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi Kantor Perwakilan BI Solo, Bakti Artanta, mengatakan, BI Solo akan melakukan pembicara dengan Pemda-pemda di Solo Raya terkait implementasi QRIS.

"Dengan ini diharapkan lebih efisien, ada perlindungan konsumen, efisien secara ekonomi, dan konsumen ada kemudahan dalam bertransaksi. Terutama retribusi yang kami dorong. Mudah-mudahan enam bulan ke depan bisa," harapnya.

QRIS merupakan QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement