REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, sebanyak delapan bendungan dari 16 bendungan utama di Indonesia mengalami penyusutan volume air. Kendati demikian pemerintah menjamin ketersediaan air masih dapat diupayakan hingga musim kemarau berlalu di Oktober nanti.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi menjamin, penyusutan volume air di delapan bendungan tersebut masih mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat di wilayah sekitar. Baik itu kebutuhan air bersih maupun kebutuhan pengairan irigasi.
“Airnya masih ada, cuma memang berkurang sekali (volumenya),” ujar Hari saat dihubungi Republika.co.id, Senin (19/8).
Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, delapan bendungan yang mengalami penyusutan volume air antara lain Jatiluhur, Kedungombo, Wonogiri, Sutami, Wonorejo, Cacaban, Selorejo, dan Batu Bulan. Dia menyatakan, apabila dalam kondisi normal, kapasitas tampung 16 bendungan utama per tersebut lebih dari 50 juta meter kubik air per bendungan.
Hari menambahkan, ketersediaan air di delapan bendungan tersebut diprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat untuk air bersih. Sedangkan untuk kebutuhan irigasi, hal itu bakal dilakukan penggiliran dengan menyesuaikan masa tanam di setiap wilayah masing-masing.
Sedangkan volume ketersediaan air yang terpantau di 16 bendungan utama sebesar 5,561 miliar meter kubik. Jumlah tersebut dengan asumsi areal irigasi yang tetap diairi seluas 403 hektare atau 70,3 persen dari total 372 ribu hektare lahan irigasi yang tersedia.
Berdasarkan perkiraan dan potensi terdampak kekeringan, kata dia, hal itu bakal terjadi 12 provinsi antara lain Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua. Adapun luas area irigasi yang terdampak kekeringan berdasarkan catatannya bakal mencapai 707.129,20 hektare.
Di samping itu juga tercatat dari total 1.922 embung yang ada, terdapat 1.214 embung yang masih berfungsi normal atau 63,2 persen. Sedangkan 708 embung mengalami penurunan fungsi sebesar 36,8 persen.
Sedangkan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pihaknya menyebut penyusutan air di bendungan tak berpengaruh pada penanggulangan karhutla. Sebab, suplai air pada pemadaman karhutla tidak bersumber dari bendungan.
Kendati demikian dia mengaku telah membangun kanal blocking untuk membasahi lahan gambut di wilayah terdampak karhutla. Upaya perluasan kanal blocking itu dinilai telah diupayakan semaksimal mungkin hingga menyentuh wilayah-wilayah karhutla terbesar seperti di Kalimantan dan Riau.
Di samping itu, kata dia, pemerintah juga berupaya mencari sumber-sumber air di sekitar wilayah hutan untuk menyuplai bantuan air bagi helikopter-helikopter BNPB dalam upaya melakukan water boombing. Hanya saja, menurut dia, sumber mata air terdekat yang berada di kawasan karhutla umumnya berada di sungai-sungai yang sulit dijamah.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja menyampaikan, karena lokasi karhutla berada di wilayah hutan yang jauh dari areal irigasi, maka pendekatan pemadaman dan suplai airnya hanya berasal dari sungai-sungai terdekat.
“Kalau karhutla, kendalanya itu bukan di penyusutan debit sungainya. Tapi jarak titik api ke sungainya itu yang jauh,” ujarnya.
Satu-satunya cara, menurut dia, selain harus terus diupayakan pendistribusian air dari wilayah sungai, karhutla juga perlu ditangani dengan perlakuan hujan buatan. Pembentukan hujan buatan ini, kata dia, tupoksinya bukan di ranah Kementerian PUPR meski pihaknya mengaku bakal turut serta membantu semaksimal mungkin apapun yang dibutuhkan di lapangan.
"Yang ada kaitannya dengan tupoksi kami, pasti upaya (pemadaman) itu bakal kita dukung,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
