REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah secara resmi menyatakan pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Meski lokasi persisnya belum dikemukakan, proses pemindahan ibu kota akan dimulai pada penyiapan masterplan kota mulai 2020, termasuk transportasi massal.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menuturkan, infrastruktur perhubungan menjadi pelengkap dan penentu hidupnya kota baru. Menurut Budi, beberapa kota besar di Kalimantan pada dasarnya membutuhkan infrastruktur perhubungan udara karena luas wilayah yang amat besar.
Namun, untuk transportasi darat harian, Budi mengatakan ibu kota baru harus memiliki moda raya terpadu (MRT) seperti yang telah dimiliki Jakarta saat ini. "Masa depannya sama, mesti MRTI. Rencananya pasti ada MRT, tapi itu bertahap," kata Budi di Jakarta, Jumat (17/8).
Ia menuturkan, transportasi massal menjadi keniscayaan. Apalagi untuk kota-kota besar setingkat ibu kota negara. Kendati demikian, Kemenhub belum memiliki rancangan anggaran untuk pemindahan ibu kota yang akan dimulai tahun depan.
Sebab, Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 juga belum menganggarkan alokasi pembangunan ibu kota baru. Belum dianggarkannya ihwal ibu kota baru karena Kementerian Keuangan menilai perencanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota baru hingga kini belum final.
Berkaca dari pembangunan MRT Jakarta, investasi yang dikeluarkan mencapai Rp 16 triliun untuk pembangunan fase I dengan jarak tempuh 16 kilometer. Adapun fase I MRT Jakarta mulai digarap dengan total investasi Rp 22,5 triliun.
Pascaberoperasinya fase I, MRT Jakarta kini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam menggunakan transportasi umum karena lebih cepat dan biaya terjangkau. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN), Bambang Brodjonegoro menuturkan, masterplan ibu kota baru akan selesai tahun 2020. Setelah masterplan selesai, lokasi ibu kota baru akan ditentukan dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Total kebutuhan investasi untuk pembangunan ibu kota baru dalam lima tahun ke depan (2020-2025) sebanyak Rp 500 triliun. Dimana, sebanyak Rp 93 triliun akan diambil dari APBN dengan tahun berjalan. "Proyek-proyek pembangunan ibu kota baru rata-rata dari swasta, termasuk untuk rumah penduduk," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
