REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Kementerian BUMN untuk merombak jajaran direksi empat bank BUMN dinilai tidak etis dan tidak profesional. Rencana tersebut juga akan membebani Menteri BUMN baru nanti.

Selain itu, keputusan tersebut juga dinilai menyalahi instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinet agar tidak mengambil keputusan strategis hingga pembentukan kabinet baru pada Oktober 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Piter Abdullah saat menghadiri diskusi dengan tema Kontroversi Rotasi Direksi BUMN: “Istana Melarang, Menteri BUMN Melenggang”.

Piter menyebut, Kementerian BUMN tidak boleh melakukan pergantian direksi tengah jalan tanpa penjelasan yang jelas. “Sebenernya, direksi atau komisaris BUMN secara etis tidak bisa diberhentikan tengah jalan,” kata Piter di Sofyan Hotel Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Menurutnya, pergantian direksi atau komisaris di tengah jalan tersebut dapat mencoreng nama baik dari setiap personal yang digantikan. Oleh karena itu, untuk menjunjung tinggi profesionalitas keputusan perombakan direksi tersebut harus menunggu masa transisi pemerintahan Jokowi periode kedua.

“Kalau pemilik tidak bisa menjelaskan alasannya, (direksi) tidak boleh diganti. Misalnya saya direksi, diberhentikan tanpa alasan, nama baik saya terganggu,” tambah Piter seperti dalam siaran pers panitia diskusi kepada Republika.co.id.

Pergantian direksi bank BUMN dua bulan menjelang pembentukan kabinet baru juga dinilai membebani calon Menteri BUMN baru nanti. "Kalau direksi yang dipilih tidak sesuai dengan visi menteri BUMN yang baru, ini akan jadi beban," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian BUMN tetap akan menyelenggarakan RUPSLB untuk 5 BUMN. Kelima BUMN tersebut ialah empat bank BUMN yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta satu perusahaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Mandiri dan BTN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus 2019 di Kantor Pusat masing-masing.

Sehari berikutnya giliran PGN yang akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel, dan BNI pada 30 Agustus di Menara BNI. Terakhir, ada Bank BRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika