REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah akan menyederhanakan proses birokrasi dalam sektor listrik. Hal ini menurut JK, sebagai langkah antisipasi terjadinya pelanggaran hukum dalam sektor listrik.

"Pemerintah akan membikin cara nanti sehingga tidak terlalu ribet, menyederhanakan soal tarif, menyederhanakan soal proses, sehingga tidak semua tanggung jawab itu ke PLN, sehingga Menteri ESDM juga bertanggung jawab kalau ada masalah, juga pemerintah, presiden sendiri akan membuat keputusan yang baik," ujar JK saat hadir membuka The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Centre, Selasa (13/8).

JK mengungkap dilema dalam pembangunan infrastruktur dan pemenuhan listrik yang kerap menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi. JK berharap, terobosan pemerintah tersebut dapat menghindarkan masalah-masalah dalam sektor listrik.

"Sehingga terjadi kepastian sehingga terhindar daripada masalah-masalah yang tidak jelas, kemudian dianggap merugikan negara atau menguntungkan orang lain," kata JK.

JK mengungkap, sektor kelistrikan saat ini menjadi hal yang ditakutkan banyak pihak. Ini setelah penetapan tersangka Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang makin menambah jumlah direksi PLN terjerat kasus korupsi.

"Listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan, penting tapi takut, kenapa takut, jadi lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara walaupun saya belain karena kadang sebabnya tidak jelas," ujar JK.

Karena itu, JK menilai perlunya kejelasan hukum untuk menghindari masalah-masalah hukum dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia juga mengingatkan penegak hukum maupun pelaku bisnis untuk menjalankan tugasnya sesuai prosedur.

"Kita harus peringati juga para penegak hukum ada tidak jelas yang masuk penjara juga. Tapi faktanya seperti itu, karena itulah maka kita semua, anda semua, jadi pengusaha harus juga menjalankan bisnis dengan baik," kata JK. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika