REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Subsektor hortikultura yang meliputi komoditas buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat berpotensi besar mengisi pasar ekspor dunia. Meskipun saat ini lahan yang digunakan tidak terlalu luas, namun budidaya hortikultura mampu memberikan penghasilan relatif tinggi dibandingkan menanam komoditas lainnya.
Hanya saja, potensi tersebut masih belum digarap optimal. Untuk memacunya, pemerintah mendorong pengembangan hortikultura dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat plasma hortikultura dengan pendekatan create share value (CSV).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengatakan terus berupaya mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk lebih fokus menggarap potensi hortikultura. Hal itu diungkapkannya di sela-sela kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk "Pengembangan Hortikultura untuk Meningkatkan Ekspor dan Ekonomi Daerah" di Kota Madiun (12/8),
Ekspor hortikultura RI sangat besar. Terutama komoditas buah-buahan yang share nya mencapai 55%. "Kita pilih hortikultura karena dalam kompetisi global terbukti kualitas hortikultura kita lebih unggul" ujar Susiwijono di acara yang dihadiri walikota Madiun dan sejumlah kepala daerah tersebut.
Salah satu langkah konkritnya adalah melalui pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat yang sudah diinisiasi oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu bekerjasama dengan PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung.
Fasilitas pembebasan fiskal dan non-fiskal banyak dinikmati pengusaha perseroan. "Sekarang petani pun bisa mendapatkan manfaatnya, melalui model kawasan berikat plasma hortikultura. Syaratnya, produk yang dihasilkan harus untuk ekspor," terangnya. "Petani dimitrakan dengan pelaku usaha yang menjadi off-taker. Kita sedang merintis kerjasama dengan 13 kepala daerah yang berkomitmen mengembangkan pola ini. Semua K/L terkait kita minta duduk bersama," tambahnya.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menjelaskan fasilitas kawasan berikat plasma petani mengkombinasikan antara teknologi dan modal dari perusahaan dengan kepemilikan lahan dan tenaga kerja milik petani. "Secara tidak langsung petani akan mendapatkan insentif berupa peralatan, bibit, alat teknologi dan pupuk yang disalurkan melalui kawasan berikat tersebut," jelas Heru. "Dengan demikian petani bisa menikmati pasar global, perusahaan induk bisa memenuhi supply kontrak-kontraknya, pemerintah daerah juga diuntungkan," tukasnya.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, mengatakan kawasan berikat plasma hortikultura sejalan dengan grand design Ditjen Hortikultura yang kini sedang disusun pihaknya.
Kedepan pihaknya akan kembangkan kawasan hortikultura sesuai skala ekonomi, agroklimat dan kesesuaian lahan. Tidak lagi model kecil-kecil yang tersebar dimana-mana. Contoh manggis, kalau memang skala ekonominya 400 - 500 hektar dan sesuai agroklimatnya, akan berikan bantuan ke satu daerah sebanyak itu, lengkap dengan dukungan lainnya.
Seperti benih unggulnya, pengendalian hama penyakit hingga pemasarannya," ujar Prihasto. "Dengan begitu, 4-5 tahun ke depan, pasokan untuk ekspor hortikultura kita semakin eksis dan meningkat," tandasnya optimis.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdalifah Mahmud, mengatakan selama ini hortikultura kurang diperhatikan, padahal kontribusinya terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja sangat menonjol.
"Meski anggarannya terbilang paling kecil dibanding subsektor lainnya, namun kinerja ekspornya cukup signifikan dibawah perkebunan dan peternakan. Ini yang akan kita pacu," kata Musdalifah.
Direktur Government Relations and External Affair PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung, Welly Soegiono, menekankan pentingnya pemetaan pasar dan kemitraan dalam pengembangan hortikultura nasional. “Kita produksi apa yang dibutuhkan pasar, bukan memaksa pasar membeli apa yang kita produksi," ujarnya. "Kami di GGP sudah mengembangkan kemitraan berbasis create shared value (CSV) dimana kami tidak hanya berperan sebagai off-taker, tetapi juga melakukan pendampingan bagi petani bersama-sama pihak Kementan mulai dari penanaman, perawatan, panen, pengepakan, distribusi hingga pemasarannya. Kami berikan bibit kepada mereka, panduan budidaya tanamnya, dan supervisi di lapangan. Ini untuk menjamin produk yang dihasilkan petani sesuai standard ekspor" beber Welly.
Sekarang ada13 daerah Kabupaten/Kota terlibat dalam rintisan kawasan berikat. Juga ada 3 Kabupaten sudah siap MOU dengan PT GGP yaitu: Lingga, Bener Meriah dan Mandailing Natal.
"Sementara daerah lain masih dalam proses survei. Yaitu: Humbang Hasundutan, Ponorogo, Jembrana, Blitar, Bondowoso, Nganjuk dan sebagainya” ungkap Welly yang juga sebagai ambassador kawasan berikat bea cukai tersebut.
Bersama Ditjen Bea Cukai, pihaknya juga sudah kembangkan sistem aplikasi eGrower yang mampu memonitor pergerakan hasil produksi, baik yang dijual di pasar lokal maupun untuk keperluan ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika