REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang menargetkan diaspora atau warga Indonesia yang tengah merantau di luar negeri untuk alasan kerja maupun sekolah. SBN tersebut diprediksi akan keluar dalam dua jenis, yakni Diaspora Bond dan Diaspora Sukuk.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Dwi Irianti menuturkan, setidaknya ada dua target yang disasar dalam SBN ini. Pertama, mahasiswa maupun tenaga kerja dengan kewarganegaraan Indonesia di luar negeri.
"Kemudian, orang Indonesia yang sudah melepas kewarganegaraan tapi ingin berkontribusi untuk pembangunan di sini," tuturnya ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8).
Saat ini, Dwi menjelaskan, pihaknya sedang melakukan kajian mengenai potensi dari dua target tersebut. Kemenkeu turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, terutama Kementerian Luar Negeri yang kerap terlibat dengan diaspora. Secara umum, pemerintah kini menargetkan negara-negara dengan potensi besar, sebut saja Hong Kong, Cina, Timur Tengah hingga Amerika Serikat.
Dwi memastikan, upaya penerbitan Diaspora Bond dan Diaspora Sukuk ditujukan untuk memperluas basis investor domestik. Oleh karena itu, untuk tahapan awal, pemerintah akan menerbitkannya dalam bentuk rupiah. Tidak menutup kemungkinan, di kemudian hari SBN akan ditawarkan dalam bentuk valuta asing, sesuai dengan negara diaspora itu berada.
Dwi optimistis, SBN dengan target diaspora akan banyak membantu tujuan pemerintah dalam memperdalam investor domestik maupun memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Sebab, pemerintah menilai, semangat diaspora untuk terlibat dalam pembangunan Indonesia masih besar.
"Kami sudah pernah berdiskusi dengan diaspora Amerika Serikat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka masih ingin berpartisipasi membangun negeri," ujarnya.
Dwi berharap, implementasi Diaspora Bond dan Diaspora Sukuk dapat diimplementasikan secepatnya. Hanya saja, ia memastikan, pemerintah masih harus melihat hasil kajian terlebih dahulu karena tidak ingin gegabah dalam membuat keputusan.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menjelaskan, pemerintah memang harus terus meningkatkan porsi domestik, terutama ritel. Tujuannya, mengurangi ketergantungan terhadap investor asing. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari menambah jenis instrumen hingga memperbesar volume penerbitan.
Tapi, Piter menekankan, pemerintah juga harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai instrumen SBN ritel. Sebab, tidak semua kelompok masyarakat mengetahui instrumen ini, termasuk mereka yang tinggi di luar kawasan Jawa.
Di sisi lain, pemerintah harus mempertimbangkan opsi memperjualbelikan SBN ritel. Menurutnya, karakteristik SBN ritel yang selama ini bersifat non tradable cenderung menurunkan daya tarik mereka di mata masyarakat. "Selain dapat kupon (imbal hasil), mereka juga bisa dapat capital gain," kata Piter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
