REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kabinet Jepang pada Jumat (2/8) menyetujui rencana untuk menghapus Korea Selatan dari daftar negara-negara yang menikmati kontrol ekspor minimum. Langkah ini kemungkinan akan meningkatkan ketegangan yang dipicu oleh perselisihan mengenai kompensasi untuk pekerja paksa di masa perang.
Keputusan untuk mengeluarkan Korsel dari 'daftar putih' telah diprotes keras oleh Seoul. Keputudan itu datang sebulan setelah Jepang memperketat pembatasan ekspor ke Korsel dari tiga bahan teknologi tinggi yang diperlukan untuk membuat chip memori dan panel display.
"Keputusan ini disetujui oleh kabinet dan akan berlaku mulai 28 Agustus," kata Menteri Perindustrian Hiroshige Seko.
Dia mengatakan kontrol perdagangan bukan tindakan balasan. Ini dilakukan dari sudut pandang keamanan nasional Jepang.
Jepang sebelumnya mengutip apa yang dikatakannya sebagai kontrol ekspor Korsel yang tidak memadai sebagai dorongan utama untuk langkah ini. Namun Tokyo juga menyoroti apa yang dikatakannya adalah penurunan kepercayaan setelah putusan pengadilan Korsel memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang memberi kompensasi kepada para pekerja paksa pada masa perang.
Jepang mengatakan masalah kompensasi diselesaikan oleh perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan antara Tokyo dan Seoul. Korsel akan menjadi negara pertama yang dihapus dari daftar putih Jepang, yang saat ini memiliki 27 negara termasuk Jerman, Inggris dan Amerika Serikat.
Langkah itu dapat mengharuskan eksportir Korsel untuk mengambil prosedur administrasi tambahan untuk mendapatkan lisensi ekspor. Ini berpotensi memperlambat ekspor berbagai barang yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata. Para pejabat Korsel telah memperingatkan bahwa mereka mungkin mempertimbangkan kembali kesepakatan berbagi intelijen dengan Jepang jika pertikaian memburuk.
Amerika Serikat telah mendesak dua sekutu utamanya di Asia untuk mempertimbangkan untuk menunda kesepakatan untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk perundingan, kata seorang pejabat senior pemerintah AS kepada wartawan di Washington, Selasa. Menlu AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Kamis bahwa ia berharap keduanya akan menemukan solusi sendiri, menekankan kerja sama pada Korea Utara adalah 'sangat penting'.
Seko mengatakan Jepang telah memberi pengarahan kepada pemerintah AS mengenai rencananya untuk menghapus Korsel dari daftar. Pihaknya menambahkan bahwa langkah itu tidak dimaksudkan untuk melukai hubungan bilateral dengan Korsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
