Jumat 02 Aug 2019 15:50 WIB

Basuki Pertimbangkan Diskon Produk Lokal di Rest Area Tol

Pemerintah telah mengatur 70 persen kuliner diisi brand lokal, sisanya dari luar.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Friska Yolanda
Foto udara kepadatan pemudik di rest area Candiareng KM 344 di Tol Trans Jawa, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2019). Untuk mengurangi kepadatan di Rest Area KM 344, petugas Kepolisian memberlakukan sistem buka tutup pintu masuk rest area tersebut, dengan mengarahkan pemudik untuk masuk ke rest area selanjutnya.
Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Foto udara kepadatan pemudik di rest area Candiareng KM 344 di Tol Trans Jawa, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2019). Untuk mengurangi kepadatan di Rest Area KM 344, petugas Kepolisian memberlakukan sistem buka tutup pintu masuk rest area tersebut, dengan mengarahkan pemudik untuk masuk ke rest area selanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin tempat peristirahatan (rest area) di jalan tol menjadi etalase bagi kekayaan budaya dan kuliner Indonesia. Basuki mendorong pengelolaan jalan tol yang berkelanjutan agar memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa.

Basuki menilai rest area tidak sekadar menjadi tempat istirahat atau mengisi bahan bakar minyak (BBM), melainkan juga dilengkapi dengan fasilitas lain, seperti mushala, kuliner, hingga hiburan kesenian.

"Ini kami evaluasi bersama asosiasi pengelola rest area. Tidak gampang karena investasinya tidak kecil. Kita juga harus dengarkan aspirasi asosiasi, tapi juga harus ada standar-standar yang harus dipenuhi," ujar Basuki di gedung auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (2/8).

Untuk area kuliner, kata Basuki, pemerintah telah mengatur 70 persen kuliner diisi produk (brand) lokal, dan sisanya boleh dari luar sebagai dukungan terhadap brand kuliner dalam negeri. Namun, kata Basuki, pelaku brand lokal masih mengeluhkan soal kewajiban membayar jalan tol. Basuki mengaku akan membahas persoalan ini dengan pihak terkait.

"Ada beban bagi pelaku usaha brand lokal karena masuk jalan tol setiap hari itu masih bayar, itu nanti kita bicarakan dengan operatornya bisa tidak mendapatkan diskon," ucap Basuki. 

Ketua Asosiasi Rest Area Indonesia, Widi, mengaku lebih sepakat tentang brand lokal untuk kuliner ketimbang UMKM. Pasalnya, menurut Widi, tidak semua UMKM memiliki kemampuan finansial yang cukup dalam mengakses rest area.

"Soal UKM, presiden pernah bilang 70 persen UKM. Saya lebih suka menyebut brand lokal yang secara kemampuan finansial mungkin lebih sanggup," kata Widi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement