REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Anggota Tim Advisor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Bibit Samad Rianto, mengatakan sebelum melakukan digitalisasi sebuah desa harus memperhatikan kepentingan dan tujuan dari digitalisasi itu sendiri. Digitalisasi desa menurutnya dapat digunakan untuk pemerintahan desa, pembangunan desa, maupun pemberdayaan masyarakat desa.
Hal tersebut dikatakan saat membuka Focus Group Discussion Pembangunan Desa Berbasis Digital di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (25/7). "Digitalisasi mempermudah kita. Tapi apa yang didigitalkan itu, tentunya harus sesuai dengan kepentingan yang diinginkan desa," ujarnya seperti dalam siaran persnya.
Bibit mengatakan, desa memiliki anggaran dari berbagai sumber dana seperti dana desa, alokasi dana desa, pembagian pajak, serta dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ia berharap, dana tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa.
"Saya kira dengan digitalisasi akan mempermudah desa dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Terkait desa digital, Desa Lingsar merupakan salah satu desa yang telah menerapkan program digital. Desa ini menggunakan sistem online untuk memberikan pelayanan persuratan kepada masyarakat.
"Layanan persuratan di Desa Lingsar sudah dilakukan secara online. Sehingga masyarakat bisa mengurus persuratan dengan mudah dan cepat," ujar Kepala Desa Lingsar, Sahyan.
Sahyan mengatakan, desa digital tak hanya menjadi satu-satunya program unggulan Desa Lingsar. Ia ingin, Desa seluas 335 hektare dengan sebagian besar merupakan lahan persawahan produktif tersebut, dapat mengembangkan potensi untuk menjadi desa mandiri.
"Ke depan kami ingin fokus di pemberdayaan. Saya ingin BUMDes maju supaya desa bisa mandiri," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika