REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, pemerintah masih memiliki tantangan pemerataan tingkat inflasi. Hal ini terlihat dari delapan daerah kabupaten/kota yang masih mempunyai tingkat inflasi di atas rata-rata target pemerintah pada 2018, yaitu 3,5 persen dengan deviasi satu persen.
Delapan daerah yang dimaksud adalah Watampone (4,69 persen), Sorong (4,95 persen), Tarakan (5,00 persen), Merauke (5,42 persen), Sampit (6,02 persen), Manokwari (6,02 persen), Palu (6,46 persen) dan Jayapura (6,70 persen).
Darmin menyebutkan, pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya melakukan pengendalian agar tingkat inflasi stabil. Ke depan, ia berharap pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun.
"Juga melakukan berbagai inovasi untuk mengendalikan inflasi," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/7).
Darmin memberikan contoh, dengan membangun jalan provinsi, kabupaten atau desa yang terkoneksi dengan jalan tol. Dengan begitu, pusat produksi dapat terhubung langsung ke pasar tujuan.
Selanjutnya, sebagai upaya lain yang dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan, pemda pun harus mampu membangun pasar-pasar pengumpul. Di sisi lain, menyediakan transportasi barang, memanfaatkan platform e-commerce, dan menjalankan sistem pergudangan berbasis teknologi informasi (TI).
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebutkan, menjaga kestabilan inflasi dibutuhkan kerja sama berbagai pihak. Tidak terkecuali Bank Indonesia (BI) yang dapat menjaga inflasi dengan kestabilan tingkat bunga acuan.
JK melanjutkan, suku bunga deposito tentunya diukur dengan inflasi. "Kalau inflasi tinggi, maka orang baru mau deposito uangnya kalau di atas inflasi. Tapi BI juga jangan asal naikkan bunga tinggi," katanya.
JK menambahkan, keberhasilan negara menjaga inflasi merupakan salah satu indikator untuk mendorong kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan serta pembukaan lapangan kerja turut menjadi faktor.
Hanya saja, inflasi akan berkontribusi signifikan terhadap daya beli masyarakat. "Kalau inflasi tinggi ya daya beli turun, kemiskinan dan pengangguran pasti naik," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika