REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, modernisasi usaha rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas pemerintah. Tujuannya, agar mereka memiliki daya saing tinggi dan tidak kalah dengan produk dari negara lain.
Tidak terkecuali di dalamnya adalah start up atau perusahaan rintisan. Bambang menjelaskan, mereka secara implisit sama seperti usaha rumah tangga dan UMKM, namun sudah memperhatikan persaingan global. "Sebab, mereka melakukannya dengan industri berbasis informasi dan teknologi (IT)," tuturnya dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (23/7).
Prioritas tersebut diimplementasikan melalui berbagai upaya. Di antaranya dengan memperkuat marketplace yang mampu menghubungkan antara permintaan dari pasar dengan ketersediaan produk milik konsumen. Di sisi lain, pemerintah fokus mengembangkan database yang kini terus digencarkan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Bambang menilai, big data akan menjadi kekuatan masa depan, layaknya emas saat ini. Khususnya di tengah perkembangan niaga elektronik (e-commerce) yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. "Karena nantinya mereka akan lebih mudah menargetkan konsumen dengan big data," ujarnya.
Selain itu, melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk juga terus dilakukan. Hanya saja, upaya ini harus dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan lain, termasuk swasta. Baik itu perusahaan berskala besar maupun perusahaan rintisan.
Saat ini, Bambang menyebutkan, keberadaan start up sudah mulai membantu pemerintah dalam mencapai modernisasi UMKM. Sudah ada beberapa perusahaan yang fokus memberikan pelatihan hingga membuka akses pembiayaan dengan mudah dan terjangkau.
Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Niki Pranata menyebutkan, ada tiga hal yang dapat dilakukan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Khususnya di tengah era perdagangan tanpa batas sekarang ini.
Pertama, Niki menyebutkan, adalah perlindungan domestik dengan penetapan peraturan perdagangan lintas negara. Kedua, peningkatan domestik dengan dorongan UMKM digital go online. "Terakhir, ekspansi global dengan perbaikan sarana dan prasarana perdagangan lintas negara," katanya dalam salah satu forum di IDF, Senin (22/7).
Portfolio Leader Oxford Policy Management Jonathan Mitchell menilai, pertumbuhan UMKM memiliki peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Di antaranya untuk menjadikan Indonesia dalam 10 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.
Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM, pada Desember 2018, kontribusi 60 juta unit UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 60,34 persen. Tidak hanya itu, UMKM turut membantu penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen dari total tenaga kerja nasional.
Untuk dapat mempromosikan pembangunan ekonomi inklusif, Jonathan menjelaskan, perlu ada dorongan agar bisnis-bisnis kecil rumah tangga dan UMKM menjadi produsen dan masuk ke pasar global. Faktor utamanya adalah dengan peningkatan kualitas produk.
Jonathan menambahkan, penting juga mendukung pengusaha UMKM agar memiliki aset, seperti menjadi pemilik tanah yang dibutuhkan oleh bisnis. Upaya ini akan lebih mudah dicapai dengan kolaborasi antara perusahaan besar dengan ekosistem bisnis UMKM yang kaya akan potensi baru. "Hal tersebut dilakukan berdasarkan prinsip business to business yang akan menguntungkan kedua belah pihak," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
