REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengaku akan berjuang mempertahankan PT Pos Indonesia (Persero) dari ancaman pailit. Hal ini dikatakan saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN, PT PLN, PT Pertemina, dan PT Telkom dengan Komisi VI DPR di ruang rapat Komis VI DPR, Jakarta, Kamis (18/7).
Rieke mempertanyakan kondisi Pos Indonesia yang sedang kolaps hingga meminjam bank untuk membayar gaji karyawan kepada Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.
"Saya secara pribadi akan pertahankan Pos untuk tidak pailit. Karena itu sejarah kemerdekaan bangsa," ujar Rieke.
Menurut Rieke, Pos Indonesia memiliki andil besar dalam kemerdekaan bangsa. Rieke menyebutkan, Pos di seluruh dunia pun tidak akan ditutup meski mendapat gempuran dari perkembangan teknologi lantaran memiliki sejarah bagi setiap bangsa.
"Pak Harry pihak bertanggung jawab terhadap pengawasan Pos di BUMN, saya minta tidak tinggal diam dan tidak main-main terhadap kondisi Pos," kata Rieke.
Rieke juga meminta pimpinan rapat dan Kementerian BUMN menjadwalkan rapat khusus untuk membahas soal kondisi Pos Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
