REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggabungkan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian. Ini agar tidak terjadi tumpang tindih perihal kebijakan. "Sudah saatnya digabungkan kembali (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian)," ujar Faisal dalam diskusi di Hotel Millenial, Jakarta, Rabu (17/7).

Faisal mengatakan penggabungan dua kementerian ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan terutama perihal impor. Pasalnya, pengusaha acapkali dilema dengan kebijakan yang saling bertentangan.

Keluhan yang sering dialami pelaku usaha perihal pemenuhan kebutuhan barang dalam negeri. Selain itu, ia juga menyarankan agar posisi menteri tidak diisi oleh kalangan politik untuk menghindari adanya kepentingan golongan tertentu.

Menurut Faisal salah satu sebab yang membuat kinerja kedua kementerian itu tidak maksimal adalah posisi menteri yang diisi dari kalangan partai politik. "Harapan saya yang memimpin jangan dari kalangan partai lagi," kata dia.

Saran dari Faisal ini mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi Lukman mengatakan penggabungan dua kementerian ini dapat membuat sinkronisasi kebijakan. "Saya setuju, karena kadang-kadang kebijakannya tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau pun masih dipisahkan harus tetap sinkron. Selama ini ada hal yang kadang satu kanan satu kiri," kata dia.

Terkait siapa yang pantas mengisi kursi menteri apabila digabungkan, ia menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. "Yang penting kebijakan presiden dilaksanakan, orang politik bagus ada, pengusaha jelek juga ada. Tidak harus politisi, pengusaha, atau akademisi. Kalau bagus silakan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika