REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menandatangani perjanjian pembiayaan bersama United Nations Development Program (UNDP) untuk penanganan krisis perubahan iklim dunia sebesar Rp 1 juta dolar AS. Pendanaan tersebut akan diberikan kepada forum Archipelago and Island States yang dipelopori oleh Indonesia.
Perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa bersama perwakilan UNDP untuk Indonesia Christophe Bahuet di Jakarta, Selasa (16/7). Turut menyaksikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteru Luar Negeri Retno Marsudi.
"Pendanaan ini akan memperkuat berbagai proyek menyangkut perubahan iklim, perlindungan laut dan memberi dukungan bagi aksi nyata untuk menciptakan solusi keuangan inovatif untuk negara-negara kepulauan, terutama yang kecil dan rentan," kata Luhut dalam keterangan resmi diterima Republika.co.id, Rabu (17/7).
Luhut mengatakan, pendanaan oleh Indonesia menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk berkontribusi mengatasi krisi perubahan iklim dunia. Pendanaan itu, kata dia, akan digunakan oleh Sekretariat Forum AIS dan program-program penanganan bisa segera dijalankan.
Dia menyampaikan, pendanaan itu hanya dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek menyangkut perubahan iklim, perlindungan laut. Selain itu juga memberi dukungan bagi aksi nyata untuk menciptakan solusi keuangan inovatif untuk negara-negara kepulauan, terutama yang kecil dan rentan.
"Pendanaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan," katanya.
Pemanasan global yang tengah terjadi telah mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi negara-negara kepulaian, seperti Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia harus bersiap dan mendukung adaptasi perubahan iklim dunia. Selain itu, perlu memiliki manajemen bencana sekaligus restorari mangrove dan terumbu karang.
Sebagai informasi, Kemenko Kemaritiman pada 2017 lalu menginisiasi dibentuknya forum AIS. Pada Bulan November 2018, forum tersebut resmi berdiri dan memiliki 49 anggota.
Forum AIS menyediakan platform bagi anggotanya untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Pada inisiatif ini difokuskan pada perubahan iklim serta perlindungan laut.
Christopher Bahuet menyatakan, laut yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting bagi perjuangan manusia untuk melawan krisis iklim. "Laut yang sehat dan tidak tercemar akan menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian yang baik bagi banyak komunitas di berbagai belahan dunia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
