REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menilai, lahan pertanian di wilayahnya mengalami penyempitan dari tahun ke tahun. Bahkan, ia menyebut ada sekitar 10 persen lahan pertanian yang hilang per tahunnya dalam beberapa tahun terakhir.
"Di Jabar, lahan pertanian menyempit 10 persen per tahun akibat pembangunan," kata dia dalam perayaan Hari Krida Pertanian ke-47 Provinsi Jabar di Lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya, Selasa (16/7).
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar, ada 573.842 hektare lahan pertanian. Jika 10 persen menyusut, artinya dalam setahun ada sekitar 57 ribu hektare lahan yang menghilang.
Menurut Uu, pesatnya pembangunan yang tak disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Yang lebih parah, keluarga petani tidak lagi mendorong atau melahirkan anak-anaknya untuk menjadi petani.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mendorong lahirnya para petani milenial. Salah satunya dengan membuat sekolah menengan kejuruan (SMK) pertanian di kabupaten/kota yang memiliki potensi pertanian yang tinggi.
"Kita juga sedang investarisasi daerah mana yang butuh dan potensi. Jumlahnya belum ditetapkan," kata dia.
Meski begitu, belum ada rencana Pemprov Jabar untuk memasukkan pertanian dalam kurikulum pendidikan. Hal itu, kata Uu, akan dibicarakan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan memberikan alat pertanian yang modern kepada para kelompok tani. Pasalnya, agar anak muda hari ini tidak mau bertani karena lantaran tidak mau basah terkena lumpur.
Dengan alat pertanian yang modern, kata Uu, akan menjadi daya tarik kaum milenial untuk masuk ke dunia pertanian. Ia juga meminta para petani yang memiliki anak didorong untuk menjadi petani. Dengan begitu, terjadi regenerasi petani.
"Milenial dikombinasikan dengan teknologi modern, hasilnya pasti maksimal," kata dia.
Untuk mengantisipasi penyusutan luas lahan pertanian, Uu mengatakan, Pemprov Jabar juga telah membuat Peraturan Daerah (Perda) telah Sawah Abadi. Artinya, lahan pertanian yang memiliki potensi tinggi tak bisa dialihfungsikan untuk bangunan.
Ia mengimbau, daerah kabupaten/kota juga membuat perda serupa. Selain itu, ia meminta daerah menyelesaikan Perda RTRW. Dengan begitu, lanjut dia, orang yang ingin membangun tak bisa sembarangan.
"Jadi ada dua benteng menahan laju pembangunan di sawah bagus," kata dia.
Uu mengatakan, Jabar merupakan daerah penghasil beras kedua secara nasional. Artinya, 50 persen beras dihasilkan dari Pulau Jawa, dan 18 persennya berasal dari Jabar.
Ia menargetkan, dalam jangka panjang Jabar harus bisa menjadi lumbung padi nasional. "Kalau masalah pangan tidak sukses, ini akan rawan. Karena masyarakat tidaj makan besi dan beton, tapi kita makan hasil para petani. Sebanyak apapun duit, kalau tak ada hasil tani tak akan ada gunanya," kata dia.
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, lahan pertanian di wilayahnya masih tersedia luas meski sudah merupakan kota. Menurut dia, sekitar 65 persen lahan di Kota Tasikmalaya merupakan lahan pertanian.
"Penduduk kita juga banyak petani, 63 ribu KK atau 35 persen warga masih bermata pencarian sebagai petani," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
