REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kebijakan pangan di era Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mengurai akar permasalahan harga pangan selalu bergejolak. Bahkan berbagai kebijakan dan program yang dijalankan kurun waktu hampir 5 tahun selalu di totok nadi masalah pangan yang dihadapi negara.
"Kita mengetahui permasalahan harga pangan selalu tidak pernah tuntas. Pemerintah hanya membuat kebijakan yang sifatnya memadamkan kebakaran, yaitu operasi pasar. Tapi Mentan Amran tidak mengandalkan kebijakan itu, yang dilakukan adalah menumpas mafia pangan yang menjadi biang kerok gejolak harga. Inilah salah satu contoh bahwa kebijakan dan programnya di totok nadi masalah," kata Pengamat Politik Pangan Universitas Trilogi, Muhammad Karim di Jakarta Sabtu (6/7).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau stok beras Bulog
Pria yang juga sebagai Pegiat Keluarga Alumni IPB (KamIPB) salah satu relawan pemenangan Jokowi-Ma'ruf ini menjelaskan tidak adanya gejolak harga pangan bisa dibuktikan dengan fakta di lapangan. Hampir semua pangan pokok terjangkau masyarakat. Contohnya beras, cabai, bawang, daging ayam, dan daging sapi.
Kemudian secara data, lanjut Karim, dapat dibuktikan juga dengan melansir data BPS. Inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen di 2017.
"Stabilisasi harga ini pastinya karena Amran menteri yang langsung terjun ke lapangan. Kebijakan sesuai fakta, bukan retorika, bukan hoax dan bukan sekadar klaim. Ini kan menjalankan kebijakan seperti yang dilakukan Presiden Jokowi, selalu blusukan sebagai pijakan pengambilan kebijakan," jelas Karim.
Di sisi penindakan mafia panga, Karim menegaskan Mentan Amran mengambil kebijakan politik yang sangat tepat yakni dengan membentuk Satgas Pangan bersama Mabes Polri dan juga KPK diminta berkantor di Kementerian Pertanian. Alhasil, mafia pangan yang selama ini sulit dibongkar atau ditindak, telah banyak dipenjarakan dan menjalani proses hukum.
Berdasarkan data Satgas Pangan, mafia pangan itu sangat banyak, dari mafia beras, pupuk palsu, benih dan impor. Hingga saat ini ada 782 perusahaan yang sedang diproses hukum dan 409 perusahaan sudah dijebloskan ke penjara. Kemudian, sebanyak 74 importir bawang nakal telah diblacklist yang menghambat target pencapaian swasembada.
"Saya kira, menteri itu harus begitu. Pak Amran bekerja spartan artinya kerja keras tanpa kenal lelah dengan keberanian. Walau banyak dikritik, tapi tetap bekerja," tegasnya.
Kebijakan politik ala Mentan Amran yang menuai hasil nyata dan diakui banyak pihak adalah Program akselerasi ekspor. Ekspor dipacu dari terlebih dahulu menggenjot produksi melalaui mekanisasi pertanian modern, pertanian digital dan pelayanan perizinan yang cepat tanpa biaya.
Hasilnya, melansir data BPS, di tahun 2018, Kementan berhasil mengekspor komoditas pangan sebanyak 42,5 juta ton dibanding 2013 hanya 33 juta ton sehingga ekspor komoditas pertanian naik 10 juta ton.
"Jadi Pak Amran makin dikritik, makin bagus kualitas kerjanya. Jadi Amran kami nilai melawan kritik dengan meningkatkan kualitas kerja. Ia benar-benar bekerja ala Jokowi. Ini yang dibutuhkan untuk membangun pertanian ke depan yang lebih tangguh hingga Indonesia menghidupi negara-negara lain," beber Karim.
Sebelumnya, pengajar Institut Pertanian Bogor Rachmat Pambudy menilai Mentan Amran merupakan salah satu menteri eksekutor Pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu contohnya, Amran merupakan pelopor program pengembangan infrastruktur pertanian seperti embung, irigasi, menggalakkan jalan desa dan ekstensifikasi pertanian peternakan, pencetakan sawah dan kebun baru.
"Tak heran, selama 5 tahun terakhir ini, pengembangan tanaman jagung dilakukan secara besar-besaran. Di zaman Pak Amran, beras, jagung, kambing, telur dan bawang malah ekspor ke luar negeri,” tutur Rachmat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika