REPUBLIKA.CO.ID, BITUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan Tol Manado-Bitung, Minahasa Utara, Jumat (5/7). Ia mengatakan pembangunan tol ini dapat memicu pertumbuhan pariwisata dan industri di provinsi Sulawesi Utara.
"Tol ini bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa nanti ke industri. Nah pariwisata nanti yang di Pulau Lembeh. Itu nanti menjadi titik pariwisata baru di Bitung," kata Jokowi, Jumat.
Jalan tol sepanjang 39 kilometer ini akan menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara, yakni Manado dan Bitung. Proyek tersebut dibagi menjadi dua tahap yakni Seksi 1 Manado-Airmadidi sepanjang 14 kilometer dan seksi 2 Airmadidi-Bitung sepanjang 25 kilometeri.
Saat ini, Seksi 1 sudah selesai 90,65 persen, sedangkan Seksi 2 selesai 41,61 persen dengan target operasi Seksi 1 pada 2019 dan Seksi 2 pada 2020. "Ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi di Bitung, KEK (kawasan ekonomi khusus) di Bitung berkembang karena tanpa itu, sulit," ungkap Jokowi.
Proyek tersebut diharapkan mendukung peningkatan lalu lintas pada rute Manado-Bitung, mendukung sektor wisata serta pertumbuhan ekonomi di Manado, Minahasa Utara dan Bitung. Jalan tol itu juga akan menjadi jalan akses utama ke KEK Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang akan dibangun.
"Ini Tol Manado-Bitung, lapangannya masih kurang 13 kilometer yang pembebasan, tapi proses berjalan, ini memang tadi sudah saya perintahkan kerja sama ke dirut untuk diselesaikan," ujarnya.
Dengan adanya kendala 13 kilometer lahan tersebut, maka Presiden menargetkan proyek tersebut selesai Maret-April 2020. Tidak ketinggalan, pemerintah pun sudah merencanakan pembuatan jembatan Bitung-Pulau Lembeh sepanjang satu kilometer.
"Jembatan sudah sudah dianggarkan, kan saya sudah ngomong 2020 sudah dimulai, kok masih tanyakan lagi anggarannya. Itu Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang jelaskan," ungkap Jokowi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa Jembatan Bitung-Pulau Lembeh dianggarkan berbiaya Rp500 miliar. "(Pembangunan jembatan Lembeh) mulai 2020, biayanya ada Rp500 miliar," katanya.
Namun terkait kapan biaya untuk pembangunan infrastruktur itu bisa balik modal, Jokowi mengatakan pemerintah tidak boleh menghitungnya. "Pemerintah tidak boleh menghiitung kembaliannya kapan. Jasa Marga pasti menghitung return of investmentnya kapan pasti dihitung semuanya, internal rate of return-nya berapa pasti dihitung semuanya," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
