REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan tiga aspek yang harus menjadi fokus kerja sama antara badan-badan PBB dan pemerintah Indonesia. Di antaranya, memperkuat kolaborasi di dalam dan di antara badan-badan PBB juga dengan pemerintah Indonesia, melalui perencanaan dan program kerja sama pembangunan.
Bambang optimistis, apabila badan-badan PBB dengan keunggulan komparatif yang spesifik dapat berkolaborasi dengan dekat, hasil kerja sama dapat lebih efisien dan efektif. "Dampaknya pun bisa diperluas skalanya," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (28/6).
Kedua, dengan tantangan dan tren masa depan, Bambang mendorong badan-badan PBB untuk menghasilkan ide dan pendekatan yang lebih inovatif. Khususnya untuk mengatasi isu pembangunan dan pendanaannya. Sebab, Indonesia juga membutuhkan pendekatan kreatif dalam memobilisasi sumber pendanaan di luar budget pemerintah, termasuk kolaborasi swasta dan pihak non pemerintah, sekaligus mengembangkan instrumen pendanaan inovatif.
Ketiga, inovasi harus didukung dengan bukti. Menilai panjangnya pengalaman aktivitas PBB di Indonesia, Bambang mengatakan, Indonesia harus menelaah pengetahuan yang didapatkan dari kerja sama dan praktik baik serta pelajaran penting yang dipetik dari lapangan. "Kami belajar bahwa dengan berbagi praktik baik dan pengalaman, dampaknya tidak hanya meningkatkan keberlanjutan pembangunan, tetapi juga menginspirasi aktor pembangunan lain untuk mereplikasi dan memperluas skala dampak positif untuk masyarakat,"ujarnya.
Indonesia dan PBB menggelar The Fifth Annual Bappenas-UN Forum on Development Cooperation di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (28/6). Forum yang dihadiri mitra pembangunan nasional dan perwakilan PBB di Indonesia tersebut berfungsi sebagai platform dialog strategis antara Pemerintah Indonesia dan PBB terkait implementasi dan hasil capaian strategi kerangka kerja sama lima tahunan yang saat ini tengah dijalankan, yaitu UN Partnership Development Framework (UNPDF).
Hasil rekomendasi forum akan berkontribusi terhadap kerangka kerjasama lima tahunan UNPDF 2021-2025 yang tengah disiapkan PBB sebagai jawaban dari prioritas nasional, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Sementara itu, UN Resident Coordinator in Indonesia Anita Nirody menggarisbawahi kolaborasi antara Bappenas dengan PBB dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Anita juga memuji kemajuan pembangunan Indonesia yang luar biasa beberapa tahun belakangan telah membuktikan bahwa hubungan antara PBB dan Indonesia sudah berevolusi menjadi kemitraan. "Di mana PBB berperan untuk menyediakan data dan saran terkait kebijakan berbasis bukti serta praktik-praktik baik di tataran global,” tuturnya.
Setidaknya ada empat fokus utama dalam rencana lima tahunan PBB-Indonesia yang tengah berjalan saat ini, yakni UNPDF 2016-2020. Pertama, pengurangan dan upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang adil, mata pencaharian dan pekerjaan yang layak.
Kedua, kesetaraan akses pelayanan dan perlindungan sosial, dengan fokus pada perlindungan sosial. Ketiga, pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan terhadap bencana. Terakhir, peningkatan tata kelola dan kesetaraan akses keadilan untuk semua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
