REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk bisa memastikan proyek Blok Masela bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku, Kementerian ESDM melibatkan KPK dalam urusan ini. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan KPK secara langsung dilibatkan untuk melakukan pengawasan pada Blok Masela ini.
Pahala menjelaskan pengawasan yang diberikan utamanya dalam hal biaya pengembangan. Sebab, imbuh Pahala, karena proyek tersebut menggunakan skema cost recovery, jadi ada pembelian barang dan jasa.
"SKK Migas maunya KPK juga ikut mendampingi untuk implementasi developmentnya, untuk memastikan tidak ada hal-hal yang mengganggu dari sisi pencegahan korupsi. Mereka sudah paparan awal, dan akan paparan lagi ke pimpinan (KPK)," ujar Pahala, Rabu (26/6).
Namun, Pahala mengatakan pihaknya belum mengiyakan ajakan SKK Migas tersebut, sebab masih menunggu paparan lebih lanjut dari pihak SKK Migas kepada pimpinan KPK.
Adapun, dilibatkannya KPK untuk mengawasi proyek Masela juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan. "Biar di-review (KPK) dulu. KPK juga dilibatkan, agar semuanya proper," katas Jonan, saat ditemui di Kementerian ESDM, kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
