REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui green bond atau efek bersifat utang berwawasan lingkungan yang diterbitkan Indonesia sejak dua tahun belakangan belum benar-benar ‘green’. Hal ini terlihat dari portofolio pembelinya, dimana hanya 29 persen green bond yang dibeli green investor. Sedangkan, sisanya dibeli oleh investor reguler.

Pandangan tersebut disampaikan Sri saat menjadi panelis dalam Seminar Sustainable Finance and Development in Emerging Markets: Challenges and Opportunities yang diselenggarakan oleh Bloomberg Emerging + Frontier Forum 2019 di London, Selasa (25/6). Tapi, Sri menegaskan, pemerintah dan perusahaan swasta terus berkomitmen dalam keberlanjutan pembangunan melalui APBN maupun pola green finance, yaitu penerbitan green bond. Sebab, minat para investor internasional terbilang tinggi terhadap green bond. Bahkan, beberapa di antaranya mereka mendorong Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan green bond lagi. 

Agar dapat terus menarik minat para investor green bond, Sri memastikan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Di antaranya dengan mempermudah proses pengajuan calon investor dalam mendapatkan green bond.

“Dalam hal ini, simplifikasi format compliance dan format pelaporan,” tuturnya dalam rilis yang diterima, Rabu (26/6). 

Selain itu, Sri menekankan pentingnya regulasi dan berkaca ke negara lain untuk melihat bagaimana membuat instrumen. Ia juga mengajak pihak swasta untuk bisa mendorong pasar. Oleh karena itu, partisipasi swasta dikaitkan dengan preferensi pembeli dan direfleksikan dengan harga yang memiliki sinyal kuat.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperhatikan kondisi perekonomian dalam negeri untuk menciptakan gambaran baik di mata calon investor. “Harga memegang peran penting, tetapi stabilitas negara memegang peran yang tidak kalah penting dalam carbon market dan carbon price,” ujar Sri. 

Selain Sri, panelis lain yang turut hadir dalam seminar adalah Perdana Menteri Georgia HE Mamuka Bakhtadze, Managing Director, Global Policy Initiatives, Institute of International Finance Sonja Gibbs dan Vice President & Treasurer The World Bank Jingdong Hua. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika