REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi, inflasi masih akan tetap rendah dan terkendali di kisaran target tiga persen plus minus satu persen. Kondisi ini membaik dibanding dengan proyeksi tahun ini, yaitu di bawah titik tengah rentang 3,5 plus minus satu persen.
Perry menjelaskan, tren penurunan inflasi pada tahun depan itu dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali. Penyebabnya, kapasitas produksi yang masih terjaga dan memadai. "Khususnya, untuk memenuhi kenaikan permintaan domestik," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Selain itu, Perry menambahkan, distribusi barang dan jasa juga semakin baik seiring dengan keberadaan infrastruktur. Pembangunan di berbagai daerah berdampak positif terhadap penurunan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya menurunkan tingkat inflasi.
Prospek inflasi yang rendah juga dipengaruhi oleh koordinasi erat antara BI dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi bahan pangan. Menurut Perry, ekspektasi inflasi juga terjaga seiring dengan stabilitas nilai tukar rupiah yang terkendali.
Dengan berbagai gambaran itu, Perry menjelaskan, BI melihat keseluruhan prospek perekonomian Indonesia tetap positif. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi membaik dengan ketahanan eksternal yang terjaga dan nilai tukar rupiah terkendali. "Optimisme BI juga ditopang oleh kepercayaan investor yang membaik," ucapnya.
Selain inflasi menurun BI memperkirakan, terjadi pertumbuhan ekonomi yang membaik. Perry menuturkan, pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dapat berada di kisaran 5,1 sampai 5,5 persen dengan nilai tukar rupiah Rp 13.900 sampai Rp 14.300 per dolar AS.
Untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, Perry memastikan, BI akan secara konsisten mengoptimalkan kebijakan. BI akan mencermati kondisi pasar keuangan global dan stabilitas eksternal perekonomian Indonesia dalam mempertimbangkan terbukanya ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif.
Perry menuturkan, BI akan tetap memastikan bahwa likuiditas di perbankan longgar dan tersedia untuk mendorong penyaluran kredit oleh perbankan. Demikian juga dengan kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan yang akan terus dilakukan seiring dengan meningkatkan sinergi bersama pemerintah. "Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, termasuk OJK, terus dipererat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
