REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha, Kamis (13/6). Kali ini presiden menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden ingin mendengar masukan-masukan dari kedua organisasi yang memayungi sejumlah pelaku usaha Indonesia tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. "Saya ingin masukan-masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita," ujarnya.
Jokowi menekankan pemerintah ingin mengeluarkan terobosan-terobosan perekonomian yang akan memacu perekonomian nasional lebih jauh lagi. Untuk itu, Dia berharap agar para pelaku usaha yang hadir dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya.
"Dari sisi regulasi, mungkin bisa revisi undang-undang. Mungkin, kalau diperlukan, mengeluarkan Perppu misalnya. Kalau itu memang diperlukan sekali dan posisinya sangat penting ya akan kita keluarkan," ucap dia.
Jokowi mengatakan bahwa salah satu program prioritas pemerintah pada periode kedua nanti ialah membenahi perekonomian dan kondisi dunia usaha. Upaya tersebut utamanya dimaksudkan untuk menggenjot ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara. Selain itu juga meningkatkan investasi untuk dapat mengatasi defisit transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan.
"Jangan sampailah kita ini investasi dan ekspor kalah (lagi) dengan Singapura. Sudah lama kita kalah dengan Malaysia. Kalah dengan Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam," kata Jokowi.
Menurutnya, permasalahan defisit yang dialami Indonesia selama puluhan tahun sebenarnya dapat diatasi dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebenarnya tak kalah dengan negara lain.
"Saya kira ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan dunia usaha ini juga bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi memang ada regulasi dan beberapa undang-undang yang harus kita revisi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
