REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6,9 triliun hingga Mei 2019. Pembiayaan ini disalurkan untuk progam Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) melalui 2,5 juta nasabah.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan penyaluran pembiayaan ini guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara prima. “Januari hingga saat ini kami menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 6,9 triliun,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/5).
Menurutnya pascalebaran pembiayaan tidak akan lesu. Bahkan perseroan optimis dapat menekan risiko kredit macet alias non performing loan (NPL).
“Setiap Ramadhan ada kenaikan pinjaman 20 persen dari bulan biasa. Setiap hari Ramadhan, PNM bisa menyalurkan pinjaman hingga Rp 150 miliar untuk progam Mekaar,” ucapnya.
Hingga April 2019, PNM mencatatkan NPL hanya 0,18 persen. Adapun total outstanding pembiayaan PNM per April 2019 senilai Rp 13,23 triliun atau meningkat 68,6 persen secara year on year. (YoY).
“Kami akan terus melakukan monitoring, evaluasi, peningkatan pembukuan dan utilisasi infrastruktur teknologi,” ungkapnya.
Untuk itu, guna meningkatkan para nasabah perseroan menjalin kerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfataan data kependudukan untuk mengintegrasikan database nasabah PNM.
Adapun integrasi ini meliputi sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas pengelolaan data calon nasabah dan atau nasabah dalam layanan PNM melalui pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
“Kerja sama ini bertujuan mengintegrasi sistem database nasabah yang dimiliki PNM dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan demikian, layanan PNM kepada nasabah PNM dapat tepat sasaran dan sebarannya makin luas,” jelasnya.
Saat ini PNM memiliki dua produk unggulan yakni Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).
Arief berharap database yang valid dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, PNM dapat memetakan dengan baik calon nasabah binaan yang memerlukan layanan pembiayaan.
Tercatat per 29 Mei 2019 ini, jumlah nasabah PNM adalah 4.713.367, dengan target pada tahun ini memiliki 6 juta nasabah.
Sementara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menambahkan saat ini kendala untuk mengintegrasikan data kependudukan di Indonesia adalah banyak warga yang memiliki lebih dari satu identitas dengan alamat yang berbeda pula.
Ia berharap NIK dan KTP kelak dapat menyatukan berbagai kegiatan bisnis masyarakat dan meminimalisasi terjadinya tindakan penipuan atau pencurian data (fraud).
"Kami akui penduduk kita belum semua mau memiliki satu data, memiliki lebih dari satu KTP. Akan tetapi, ke depannya yang ingin kami tuju adalah satu penduduk, satu NIK, satu identitas. Dari penyaluran kredit PNM ini, semua transaksi diharapkan berbasis NIK," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
